Tinjauan Hukum Dalam Pembekuan Izin Usaha PT. Otomas Finance Secara Berulang-Ulang Atas Pelanggaran Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Oleh  Otoritas Jasa Keuangan

Almira Nabila Siregar

Tinjauan Hukum Dalam Pembekuan Izin Usaha PT. Otomas Finance Secara Berulang-Ulang Atas Pelanggaran Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Almira Nabila Siregar

Abstract

Peranan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai regulator yakni peranan sebagai pengaturan dan peranan sebagai pengawasan, dalam peranannya sebagai pengawasan, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni upaya preventif dan upaya represif. Akibat hukum yang timbul yaitu pembekuan izin usaha terhadap PT. Otomas Finance yang telah berulang-ulang dilakukan pembekuan atas pelanggaran penyelenggaraan usaha pembiayaan. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum Islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis studi putusan Otoritas Jasa Keuangan dan studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan hukum terhadap pembakuan berulang-ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT. Otomas Finance yaitu terdapat di dalam Pasal 45 dan Pasal 114 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa sanksi administratif. Tindakan hukum pembekuan secara berulang-ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu dapat dilihat pada pembekuan I melalui putusan nomor 8-180/NB.2/2019, selanjutnya selang satu tahun terjadi lagi pelanggaran pembiayaan dengan jenis yang berbeda oleh PT. Otomas Finance yang membuat OJK memberikan pencabutan kembali melalui putusan nomor Peng-22/NB.2/2020. Akibat hukum yang didapatkan perusahaan atas pembekuan berulang-ulang oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu PT. Otomas Finance tidak dapat beroperasi seperti Lembaga pembiayaan lainnya, segala hak dan kewajiban yang dimilikinya ditangguhkan sampai perusahaan tersebut dapat menyelesaikan pelanggaran yang ia lakukan kepada pihak OJK.

Full Text:

PDF

References

Asmadi, E. (2023, March). Penyelewengan Data Pribadi Dalam Pemanfaatan Aplikasi Financial Technologi (Pinjaman Online). In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 2, No. 1, pp. 135-142).

Faisal, F. (2022). Konstruksi Hukum Terhadap Pemanfaatan Wakaf Sebagai Ketahanan Keuangan di Masa Pandemi Covid-19. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 11-20).

Lubis, M. S. Y., Asmuni, A., & Syahnan, M. (2023). Model of Sharia Financing Contract in the Form of Notary Deed According to the Perspective of Islamic Law. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 22(2).

Moertiono, R. J. (2021). Menelaah Problematika Hukum Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Perbankan di Indonesia. All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety, 1(4), 334-342.

Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety, 1(3), 252-262.

Moertiono, R. J. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA UMKM PASCA LAHIRNYA UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. Jurnal Ilmiah METADATA, 5(1), 169-180.

Moertiono, R. J., Syahbudi, M., & Siregar, S. (2021). Implementation Of Good Governance Business Sharia (Ggbs) In Islamic Banking In Indonesia. At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam, 7(2), 158-176.

Muklis, M. (2021). Tnjauan Yuridis Tentang Peran Dan Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2(1), 17-25.

Nurhilmiyah, N. (2021, August). Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, pp. 963-967).

Nurhilmiyah, N., & Purba, H. (2022). Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjaman Online. Acta Law Journal, 1(1), 26-34.

Riza, F. (2020). Hukum Pidana Teori Dasar. Depok: Rajawali Buana Pusaka.

Sigalingging, B. (2013). Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia. USU Law Journal, 1(1), 14185.

Sigalingging, B. (2016). Tugas Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia Menurut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. www. bisdan-sigalingging. blogspot. com.

Sihombing, E. N. (2018). Hukum Kelembagaan Negara. Ruas Media.

Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu perundang-undangan. Medan: Pustaka Prima.

Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).

Zainuddin, Z., & Riza, F. (2021). Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 382-388.

Riza, F., & Ramlan, R. (2023). Legal Guarantees For Fishermen's Work Risks. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 245-252.

Ramlan, S. H., & Saputra, A. (2023, November). Opportunities and Challenges for Developing a Tourism Village Based on Local Wisdom in The Era of Society 5.0. In Proceedings of the 5th Open Society Conference (OSC 2023) (Vol. 263, p. 89). Springer Nature.

Ramlan, R. (2024). [TURNITIN] ANALYSIS OF THE USE OF CRYPTO CURRENCY AS A FUTURES TRADING COMMODITY ACCORDING TO POSITIVE LAW IN INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.

Santoso, B., Arifin, M., & Ramlan, R. (2023, March). LEGAL PROTECTION OF COMPENSATION FOR VICTIMS OF INVESTMEN CRIME IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (pp. 1198-1187).

Hajar, S., & Ramlan, S. H. M. (2022). Monograf Desa Wisata Dalam Kajian Administrasi Publik. umsu press.

Nasution, K., Fauzi, A., & Ramlan, R. (2022). Perspektif Hukum Pembebanan Hak Tanggungan Atas Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Legal Perspective Encumbrance Right Mortgage on Certificate of Ownership Right Flat Units as Banking Credit Guarantee. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 5(2), 237-267.

Ramlan, R. (2022). Tanjungbalai City Government Responsibilities in Managing Coastal Fisheries. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(2), 166-171.

Ramlan, R. (2022). POLITIK HUKUM PENANAMAN MODAL ASING TERKAIT DENGAN KEDAULATAN EKONOMI NASIONAL. Jurnal Notarius, 1(1).

Hajar, S., & Ramlan, S. H. M. (2022). Monograf Desa Wisata Dalam Kajian Administrasi Publik. umsu press.

Ramlan, R. (2022). [BUKU] Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.

Yusrizal, M. (2024, June). PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PENDIRIAN DAN PERUBAHAN BADAN HUKUM KOPERASI. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 3, No. 1, pp. 348-359).

Yusrizal, M. (2024). Legal Protection of Citizenship of Children Born from Mixed Marriages. International Journal Reglement & Society (IJRS), 5(1), 102-109.

Yusrizal, M., Perdana, S., & Eddy, T. (2022). Authorities and Responsibilities of Notaries as Officials Cooperative Establishment Deed Maker. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 314-323.

Yusrizal, M. (2021). State-Owned Enterprise Partnership Program As A Form Of Corporate Social Responsibility To Small And Medium Enterprises. Randwick International Of Social Science Journal, 2(4), 535-545.

Ramlan, R., Hakim, N., Yusrizal, M., & Fajriawati, F. (2018). Optimalisasi Potensi Ekowisata Di Lahan Hutan Bakau Dikaitkan Dengan Upaya Pencegahan Bencana Pada Wilayah Pesisir Desa Lubuk Kertang. Borneo Law Review, 2(1), 1-15.

Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). HUKUM PERIZINAN; Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek.

Yusrizal, M. (2017). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 113-138.

Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). HUKUM PERIZINAN; Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek.

Yusrizal, M. (2024, June). PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PENDIRIAN DAN PERUBAHAN BADAN HUKUM KOPERASI. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 3, No. 1, pp. 348-359).

Yusrizal, M. (2024). Legal Protection of Citizenship of Children Born from Mixed Marriages. International Journal Reglement & Society (IJRS), 5(1), 102-109.

Yusrizal, M., Perdana, S., & Eddy, T. (2022). Authorities and Responsibilities of Notaries as Officials Cooperative Establishment Deed Maker. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 314-323.

Yusrizal, M. (2022). Muhammad Yusrizal PARTNERSHIP PROGRAM FOR STATE-OWNED ENTERPRISES AS A FORM OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES. Journal Of Law Mitzvah, 1(1), 71-89.

Ramlan, M. Y., & Erwinsyahbana, T. (2018). HUKUM PERIZINAN; Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek. INA-Rxiv. February, 4.