Tinjaun Hukum Tentang Kewajiban Alimentasi Antara Anak Kandung Dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam
Abstract
Kewajiban orang tua adalah hak anak, begitu pula sebaliknya kewajiban anak kepada orang tua adalah hak orang tua anak. Dengan kata lain, orang tua wajib mengasuh anaknya yang belum cukup umur untuk memenuhi kapasitasnya masingmasing dan membimbingnya. Di sisi lain, setiap anak wajib menghormati dan menaati orang tuanya dan anak yang sudah dewasa berkewajiban untuk menjaga orang tua dan keluarganya dalam garis lurus yang dalam keadaan cacat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum kewajiban pemeliharaan antara anak kandung dan orang tua menurut hukum Islam, pengaturan hakikat kewajiban pemeliharaan antara anak kandung dan orang tua menurut hukum Islam, dan konsekuensi hukum kewajiban pemeliharaan antara anak kandung dan orang tua menurut hukum Islam. Metode penentuan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, karakter yang digunakan bersifat deskriptif, menggunakan data pengungkapan dari Alquran dan data sekunder. Kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan hukum mengenai kewajiban pemeliharaan antara anak kandung dan orang tua menurut hukum Islam diatur dalam ayat 26 surat al-Isra 'Al-Qur'an: " ... Berikan kepada keluarga dekatmu, hak mereka ... ", dan hadits Nabi Muhammad yang diceritakan oleh An-Nasa'i:" ... mulailah memberikannya kepada orang yang berada di bawah tanggung jawab keluargamu, seperti ibumu, ayahmu ... ". Hakikat kewajiban pengasuhan antara anak kandung dan orang tua menurut hukum Islam adalah memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua yang mengasuh dan mengasuh mereka sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. . Kewajiban anak kepada orang tua yang taat kepada orang tua yang diperintahkan oleh Islam adalah santun baik perkataan maupun perbuatannya sesuai dengan adat istiadat masyarakat, sehingga mereka merasa senang dengan kita dan terpenuhi kebutuhannya. sah dan masuk akal menurut kemampuan kita (sebagai seorang anak). Konsekuensi hukum dari kewajiban memberi makan antara anak kandung dan orang tua menurut hukum Islam adalah Allah SWT menyerukan untuk berbuat baik kepada dua ibu dan ayah, sebenarnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan sombong. diri. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan adalah murka Tuhan terhadap anak jika kewajiban pemeliharaan antara anak dan orang tua tidak dipenuhi
Full Text:
PDFReferences
Abdul Halim Barkatullah. (2017). Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia). Bandung: Nusa Media.
Abdul Kholiq Imron. Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek Tanah Yang Belum Terdaftar Bersamaan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali. Dalam Jurnal Repertorium Volume 4 No 2 Tahun 2017.
Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
Artikel Rudi Natamiharja. (2018) Perlindungan Data Privasi Dalam Konstitusi Negara Anggota Asean. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung,
Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 96-108.
Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
Berencana, P., & Bintang, I. Mekanisme Rekonstruksi Terhadap Tindak Pidana.
Dalimunthe, A. A. Tanggung Jawab Pemilik Foodcourt Terhadap Kualitas Produk Makanan (Studi Pada Eat & Eat Center Point Medan).
Dewi, S. 2016. Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. Demo 2 Jurnal, (94), 22-30
Eka, N.A.M,Dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data In Indonesia. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 Issue 1.
Fanny Priscyllia. 2019. Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. Denpasar : Jurnal Jatiswara, Vol.34 No.3
Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral Dissertation, Umsu).
Hakim, A. (2020). (Buku) Jihad Konstitusi. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
Hasbi Iswanto, Ida Keumala Jeumpa, Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar. Dalam Jurnal Bidang Hukum Pidana. Vol. 2 No. 1 Februari 2018.
Heri Suandi Banurea. 2020. Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, Banda Aceh.
Idah Hanifah, Dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka.
Indrayani, T. R. A. Penegakan Hukum Terhadap Calo Calon Pegawai Negeri Sipil (Cpns) Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan.
Ketut Oka Setiawan. 2019. Hukum Pendaftaran Tanah Dan Hak Tanggungan. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partsipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(1).
Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect Of Centralistic Political Party Policies In Selection Of Regional Heads In Medan City. Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr), 1(1), 59-70.
Lubis, M. T. S., & Abduh, R. (2018). Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 4(2).
Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.
Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. De Lega
Nasution, H. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di Ra Islamiyah Tanjung Morawa.
Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(1).
Negara, Y. M. K., & Harahap, S. D. U. B. Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Mengeluarkan Skt Di Atas Tanah Hgu Ptpn Ii.
Ni Luh Ariningsih Sari. Analis Putusan Mahkaman Agung No. 574. K/Pid.Sus/ 2018 Pada Kasus Baiq Nuril Maknun (Ditinjau Dari Konsep Keadilan). Dalam Jurnal Media Keadilan, Vol 10 Nomor 1 April 2019.
Nurhilmiyah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 211-219.
Nurus Zaman. 2018. Rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. Bandung: Refka Aditama.
Pratama, M. A. Kedudukan Saudara Perempuan Kandung Pewaris Dalam Kewarisan Dengan Adanya Anak Perempuan Pewaris Menurut Hukum Waris Islam
Pratomo, D. S. Prosedur Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan.
Prayoga, A. Prosedur Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara.
Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem
Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 137-161.
Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 4(1).
Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 116-126.
Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
Sihombing, E. N. (2021). [Buku Ajar] _Hukum Kelembagaan Negara. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
Sidauruk, F. S. Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku.
Sinaga, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
Suryana, P. Penetapan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Lain.
Tejomurti, Dkk. 2018. Legal Protection For Urban Online-Transportationusers Personal Data Disclosure In The Age Of Digital Technology. Padjadjaran Journal Of Law, 5(3), 485-505
Wahyudi Djafar Dan Lintang Setianti. (2017). Perlindungan Privasi Dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis Atas Perpres Badan Siber Dan Sandi Negara. Jakarta: Elsam.
Wahyudi Djafar. (2017). Big Data Dan Praktik Pengumpulan Data Skala Besar Di Indonesia: Pengantar Untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi. Jakarta: Elsam
Wiranta, T. (2021). Mendesain Mesin Peras Tebu Dan Pembersih Kulit Tebu Berpenggerak Motor Bensin 5, 5 Hp (Doctoral Dissertation, Umsu).
Zebua, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]
Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Sumatera UtaraKampus Utama
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,Medan
Sumatera Utara-20238
E-mail: jurnalilmiahmahasiwahukum@gmail.com

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
View My Stats


