Implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2008 dalam Rangka Retribusi Izin Usaha Biro Perjalanan Pariwisata di Kota Padang Sidempuan

Abstract

Retribusi izin usaha parawisata menjelaskan pemerintah daerah adalah walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah kota padang sidempuan. Walikota adalah walikota padang sidempuan. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang badan. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang di maksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam hal perizinan yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayana publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam hukum administrasi negara izin harus tertulis kaitannya apabila terjadi sesuatau hal yang tidak diinginkan maka izizn yang berbentuk suatu keputusan administratif negara (beschiking) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk beschiking, sudah tentu mempunyai sifat kongrit (objeknya tidak abstak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).