Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Pajak Secara Online di Kabupaten Deli Serdang

Muhammad Irfan Athoriq

Abstract


Adanya permasalahan dalam upaya optimalisasi pajak daerah tidak dimungkiri turut andil menjadikan pencapaian target pemasukan daerah atau penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak maksimal yang pada giliranya juga berpengaruh pada upaya peningkatan pembangunan daerah di segala bidang. Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang mencakup berbagai hal, mulai dari permasalahan administrasi, kebijakan, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan hingga respons masyarakat.termasuk diantaranya masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak daerah. Dalam memaksimalkan penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Srdang, Pemerintah Daerah membuat beberapa strategi dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajaknya sesuai dengan jumlah dan tepat waktu. Salah satu strategi yang dibentuk adalah pembayaran dan penerimaan Pajak Daerah melalui Online System Pajak Daerah. Pemanfaatan system ini dianggap menguntungkan yaitu mempersingkat jarak dan mempercepat mobilitas peserta wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pajaknya. Kebijakan dan program system online pembayaran pajak tersebut menjadi topic yang mendorong penulis untuk menelaahnya secara ilmiah dengan mengetangahkan judul penelitian: Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Rangka Efektifitas Pemungutan Pajak Secara Online di Kabupaten Deli Serdang. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan penelitian di rumuskan permasahan penelitian ini yakni: Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Online Pajak Daerah Dalam Rangka Efektifitas Pemungutan Pajak Seacara Online di Kabuateen Deli Serdang oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisiskualitatif, dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas serta analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Rangka Efektifitas Pemungutan Pajak Secara Online di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan dengan baik sebagiman harapan yang dinginkan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang maupun masyarakat umum.

Keywords


implementasi; efektivitas; sistem pajak online

Full Text:

PDF

References


Buku

Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media

Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta

Moleong, j, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65. Analisis Kebijakan Publik. Arena Kami 4 Desember 2013 (Jones,1987).

Jurnal

Ama, D. A. (2021). Implementasi Kebijakan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2020 dalam Penatalaksanaan Perpindahan PNS Antar Unit Kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan (Doctoral dissertation).

ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG

ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG.

Anugrah, T. Z. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pembinaan Pengelola Perparkiran di Kota Medan (Doctoral dissertation).

Anshori, A. (2016). Berita Pilkada Dalam Bingkai Media Cetak.

Athoriq, M. I. (2021). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 dalam Rangka Efektifitas Pemungutan Pajak Secara Online di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation).

Daulay, M. R. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).

Fauzi, R. (2021). Pengaruh pendelegasian wewenang terhadap Efektivitas kerja pegawai di kantor camat Sorkam barat kabupaten tapanuli tengah (Doctoral dissertation, UMSU).

Husmayanti, R. (2021). Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai (Doctoral dissertation, UMSU).

Khairiah, N., Nurzannah, N., & Harisman, H. (2018). MODEL PEMBELAJARAN TERPADU DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI PADA MAHASISWA DI KOTA MEDAN. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).

Krisdayanti, W. (2021). Pemanfaatan Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Medan (Doctoral dissertation).

LAWAS, S. K. P., & HASIBUAN, M. D. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN.

NASUTION, F. A. Pengaruh Pengawasan Atasan Langsung Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Camat Di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Mavianti, M., & Rizky, R. N. (2019, October). Upaya Pemanfaatan Bonggol Pisang Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Pada Ibu-Ibu Di Dusun 2 Desa Tanjung Anom. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 138-143).

MEDAN, P. K. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DALAM RANGKA PELAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR.

Rizky, R. N., & Mavianti, M. (2019, October). Keripik Kelapa: Peluang Usaha Baru di Dusun 3 Tanjung Anom, Deli Serdang. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 311-318).

Rizky, R. N., & Moulita, M. (2017). PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA PADA ANAK. Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 1(2), 206-219.

Saleh, A. (2021). [PROSIDING] KONFERENSI NASIONAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TAHUN 2016: Indonesia Menuju SDGs. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.

SIREGAR, A. K. Perencanaan Strategis Penetapan Batas Daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

SIMEULUE, S. T. K., & PUTRA, R. N. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMK NEGERI.

Syahreza, M. F., & Tanjung, I. S. (2018). Motif dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIMED. Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(1), 61-84.

Tanjung, I. S., & Hajar, S. (2018). PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN MODEL TOTAL QUALITY SERVICE (TQS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN HAMPARAN PERAK. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).

Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2018). PENERAPAN PENDEKATAN PARTISIPATORIS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR UNTUK MEWUJUDKAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).

Triadi, F. (2018). Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Syaroat Islam Di Badan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).

Viska, A. (2019). Pengaruh Koordinasi Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

ZUHRA, A. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGAWASAN IZIN USAHA PERIKANAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN) No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58 Tahun 2002.

Aparatur Negara No./KEP/25/M.PAN/2/2004 Pelayanan publik.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Kampus Utama
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,Medan
Sumatera Utara-20238
E-mail: baad@umsu.ac.id

Creative Commons License
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License


View My Stats View My Stats