Aturan Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara
Abstract
Sengketa kepegawaian aparatur sipil negara diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif, banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan aparatur sipil negara, namun impelementasi dari peraturan tersebut sampai sekarang belum terealisasi. dan menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2011 tentang badan pertimbangan kepegawaian, merupakan lembaga yang berwenang menerima banding administratif dari aparatur sipil negara, dan peradilan tata usaha negara berwenang untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian berupa banding administratif karena hal ini, membuat penulis tertarik menelitinya, guna untuk mengetahui bagaiamana pengajuan banding administratif di badan pertimbangan kepegawaian dan peradilan tata usaha negara, dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengajuan banding administratif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa banding administratif diajukan secara tertulis oleh aparatur sipil negara kepada badan pertimbangan kepegawaian sebelum 14 (empat belas) hari setelah surat keputusan hukuman disiplin berat diterima disertai dengan alasan dan bukti-bukti. apabila aparatur sipil negara tidak puas atas putusan badan pertimbangan kepegawaian, aparatur sipil negara dapat mengajukan banding administratif berupa gugatan ke Pengadilan tinggi tata usaha negara Jakarta dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari seteleh putusan badan pertimbangan kepegawaian diterima. didaftarkan kepada kepaniteraan setelah lolos proses dismissal maka akan diperiksa dalam peradilan dan akan dikeluarkan keputusan atas sengketa kepegawaian tersebut. mulai dari tenggang waktu, kurangnya wawasan dan pemahaman atas banding administratif, prosedur gugatan ke pengadilan tinggi tata usaha negara yang daerah hukumnya badan pertimbangan kepegawaian sehingga menghabiskan baik materil maupun immaterial merupakan faktor penghambat dalam pengajuan banding administratif.
Kata kunci: Banding Administratif, Badan Pertimbangan Kepegawaian, Peradilan Tata Usaha Negara
Full Text:
PDFReferences
Abd. al-Rahman Ibnu Khaldun, Al-Tarif Ibnu Khaldun wa Rihlatu Gharban wa Syarqan. 1951Kairo: Lajnaj al-Tarif wa al-Tarjaman wa al-Nasyr. Adnan Buyung Nst. Demokrasi Konstitusional. (2010) Jakarta: Kompas.
Abdul Khair, Dkk. Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Banding Administratif. Dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 31 No.3 November 2016.
Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 221-234.
ALAMSYAH, K. S. PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA KELAINAN SEKSUAL.
Amiruddin dan Zainal Asikin, (2014), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers. Anthony Black, Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini. 2006 Penerjemah Ali & Mariana., Jakarta; Serambi. Bintan R. Saragih, Lembaga Per akilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. 1988. Jakarta: Gaya Media Pratama.
Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 96-108.
Bambang Rudito,Dkk.2016.Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi.Jakarta:Kencana,
Edy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis terhadap Sistem Pemerintah Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain, (2007). Bandung: Nusa Media.
Fahriza, M. (2021). Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU).
Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
Frans Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. 1990. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
Frans Magnis Suseno., Mencari Sosok Demokrasi; sebuah Teori Filsafat. (1997). Jakarta: Gramedia.
Gwendolen M. Carter dan Jhon Herz, Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini, dalam Mariam Bidiardjo, Masalah Kenegaraan, (1982). Jakarta: Gramedia.
Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 109-118.
Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 211-233.
H. Muhammad Tahir Azhary. Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip nya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini). (2003) Jakarta: Prenada Media Grup.
HTN FH-UI. Moh.Koesnardi dan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, 1994, Jakarta: PT Gramedia pustaka utama.
Husain Munis. Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad SAW dari dakwah Mekkah hingga piagam Madinah. (2019). Bandung: Mizan Media Utama.
Ibnu Khaldun, Muqaddimah (an Introduction ti the History of the World), Penerjemah Ahmadie Thaha. (2019). Jakarta: Guardian Reader
Ismail Sunny. Kepastian Hukum Menuju Stabilitas Politik dan Ekonomi, dalam Hendra Nurtjahjo (editor), Politik Hukum Tata Negara Indonesia. (2004). Depok: PSHTN UI.
Isnina, I., & Wajdi, F. (2018). MODEL PRAKTIS PENYELESAIAN KEWARISAN ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
Issawi Charles. Pilihan dari Muqaddimah: Filsafat Islam tentang Sejarah, (1976). Terjemahan A. Mukti Ali. Jakarta: Tintamas.
Jimly Asshshidiqqie, perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi, (2006). Jakarta: konstitusi press.
Made Pasek Dianta. 2017. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana.
MAHARANI, J. PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN.
Muhammad, O. F. (2021). Kajian Krimonologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan (Doctoral dissertation).
Muhammad Taufik. Skripsi. Ide Demokrasi dalam Konsep Ashabiyah Ibnu Khaldun. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. (1993). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Moh. Hatta. Kedaulatan Rakyat, Konperensi Pamong Praja. Solo: 7 februari 1946, 1956. dalam terbitan ulang Kementrian Penerangan Republik Indonesia. Surabaya: CV Usaha Nasional.
Moh. Mahfud M.d, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (2000) Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan ke 2 Mohammad Hatta. Pengertian Pancasila, 1977. Jakarta: CV Haji Masagung.
Nomensen Sinamo, Ilmu Negara, (2011). Jakarta: Permata Aksara, Cetakan. 1. Oesman Raliby. Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara. 1962. Jakarta; Bulan Bintang.
Nurmalita Ayuningtias Harahap. Perlindungan Hukum Bagi Apapratur Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.Dalam Jurnal Yuridis Vol 3 No. 2 Desember 2016
Padmo Wahjono, Membudidayakan UUD 1945,1991. Jakarta: JNDHILL. Prodjodikoro Wirjono, azas-azas hukum tata negara di Indonesia, (1983). Jakarta Timur: Dian Rakjat.
Prabowo, Y. (2021). Analisis Hukum Proses Penangkapan Disertai Penggeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polsek Medan Barat) (Doctoral dissertation, UMSU).
REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN.
Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara. (2002). Yogyakarta: UII Press.
Ritonga, K. R. (2021). Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua) (Doctoral dissertation, UMSU).
Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 77-86.
Robinsa Marbun. Transformasi Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian. Dalam Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2 Desember 2017
Sadek J. Sulaiman. Demokrasi dan Shura, dalam Islam Liberal, ed. Charles Khurzman, terjemahan. Bahrul Ulum dan Heri Junaedi (2003). Jakarta: Paramadina.
Sad, H. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Dengan Penerima Waralaba (Franchisee) Di Medan (Doctoral dissertation, UMSU).
Setyo Nugroho, Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan, 2013. Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2
Sihombing, E. N. (2020). The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province: The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
SIMANJUNTAK, A. S. PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan).
Sodiki. Hukum Pemili; Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan, (2014). Bekasi; Gramata Publishing
Soekarno. Lahirnya Pancasila, 2017 Pidato Bung Karno di Depan sidang Panitia Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, Jakarta; Media Pressindo
SOERIPNO, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.
Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji.Cetakan Kelima Belas.2013.Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
Sri Hartini, Dan Tedi Sudrajat. 2018. Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua. Jakarta:Sinar Grafika,
SYAHRIZA, A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (Analisis Putusan No 5/Pid. Sus-TPK-2018/PN Plk).
TAMBUNAN, E. E. S. Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan di Kota Sibolga.
Toman Sony Tambunan. 2016. Glosarium Istilah Pemerintahan. Jakarta:Kencana,
WAHYUDI, D. Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982.
WAHYUDI, D. Peran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengawasan Pembangunan Rumah Ibadah (Studi di Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil)
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]
Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Sumatera UtaraKampus Utama
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,Medan
Sumatera Utara-20238
E-mail: jurnalilmiahmahasiwahukum@gmail.com
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
View My Stats