Akibat Hukum Terhadap Tindakan Mutasi Sepihak Dalam Perjanjian Kerja (Studi Putusan No. 272/Pdt.Sus-Phi/2018/Pn.Mdn)

Teuku Filly Anugerah Ramadhan

Abstract


Kasus yang menggambarkan keadaan mutasi sepihak ini dalam sebuah perjanjian kerja adalah pada kasus Sustrisni melawan Pimpinan Rumah Sakit Umum (RSU) Sari Mutiara, dimana dalam putusan hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan No. 272/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn, sebagaimana hakim berpihak kepada pekerja atau buruh, di mana dalam kasus ini menurut Majelis Hakim mutasi yang dilakukan oleh pihak RSU Sari Mutiara tidak sah dan tidak berlandasan hukum karena dilakukan secara sepihak. Penelitian ini untuk mengetahui ketentuan tindakan mutasi sepihak dalam perjanjian kerja sebagai alasan pemutusan hubungan kerja, bagaimana perlindungan hukum terhadap pegawai yang dimutasi sepihak dalam perjanjian kerja berdasarkan Putusan No. 272/Pdt.SusPHI/2018/PN Mdn, serta bagaimana akibat hukum terhadap tindakan mutasi sepihak dalam perjanjian kerja berdasarkan Putusan No. 272/Pdt.SusPHI/2018/PN Mdn. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data kewahyuan dari al-quran/hadits dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan tindakan mutasi sepihak dalam perjanjian kerja sebagai alasan pemutusan hubungan kerja dalam hal ini diatur Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap pegawai yang dimutasi sepihak dalam perjanjian kerja berdasarkan Putusan No. 272/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn bahwa pekerja setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja pada RSU Sari Mutiara, haruslah mendapatkan haknya sebagai pekerja yang diputus hubungan kerjanya dengan mendapat haknya berupa uang pesangon yang tercantum dalam Pasal 155 dan Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akibat hukum terhadap tindakan mutasi sepihak dalam perjanjian kerja berdasarkan Putusan No. 272/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn adalah dengan dibayarkannya hak-hak Penggugat berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

 


Keywords


Akibat Hukum, Mutasi Sepihak, Perjanjian Kerja

Full Text:

PDF

References


Abduh, R. (2020). Dampak Sosial Tenagakerja Asing (TKA) Di Indonesia. Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 1(1), 25-28.

Fajriawati, F. (2018). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Pengangguran di Sumatera Utara. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 18(2).

Fajriawati, F. (2018). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Pengangguran di Sumatera Utara. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 18(2).

Moertiono, R. J. (2019). IKTIKAD BAIK DALAM KERJA SAMA ANTARA ASOSIASI BONGKAR MUAT DENGAN KOPERASI TENAGA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 4(2), 567-579.

Moertiono, R. J. (2019). Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkaryaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara PT. Sinar Jaya Pura Abadi Dan PT. Asianfast Marine Industries. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 18(3), 124-140.

MOERTIONO, R. J. (2019, October). KETENTUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN IKTIKAD BAIK DALAM KERJA SAMA. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1425-1451).

Moertiono, R. Juli.“Perjanjian Kerjasasama Dalam Bidang Pengkaryaan dan Jasa Tenaga Kerja Antara PT Sinat Jaya Pura Abadi dan PT Asianfast Marine Industries.”. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 18, 124-139.

Risal, Z. (2017). PENGARUH KOMUNIKASI DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA KARYAWAN. JURNAL MAKRO MANAJEMEN, 1(1), 1-12.

Koto, I., & Hanifah, I. (2021). The Legal Protection for Female Workers in the Perspective of Islamic Law and Law No. 11 Year 2020 on Job Creation. Randwick International of Social Science Journal, 2(4), 524-534.

Surbakti, R. R., & Simatupang, N. (2022). Mekanisme Penjatuhan Sanksi Disiplin Bagi Asn Yang Melakukan Tindak Pidana. EduYustisia, 1(1), 36-46.

Zainuddin, Z. (2023, March). DEVELOPMENT OF CONSTITUTIONAL LAW IN INDONESIA. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (pp. 1780-1785).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Kampus Utama
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,Medan
Sumatera Utara-20238
E-mail: jurnalilmiahmahasiwahukum@gmail.com

Creative Commons License
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License


View My Stats