Pertanggung Jawaban Kontraktor Terhadap Masyarakat Sekitar Akibat Rusaknya Jalan Dalam Pembangunan Bakti Homestay (Studi Di Kantor Lurah Pasar Merah Timur Medan)

Novi Rizki Ardelia

Abstract


Kontrak kerja jasa konstruksi secara umum juga dipahami sebagai segala bentuk perjanjian pembuatan atau pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, gedung dan sebagainya) serta pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikannya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan hukum mengenai pembangunan Bakti Homestay di wilayah lingkungan masyarakat, hubungan hukum antara kelurahan dengan kontraktor bangunan serta masyarakat terkait pembangunan Bakti Homestay di Kelurahan Pasar Merah Timur, serta pertanggung jawaban kontraktor bangunan dalam penyelesaian masalah jalan yang rusak akibat aktifitas pembangunan Bakti Homestay di Kelurahan Pasar Merah Timur. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh di lapangan sedangkan data yang dipergunakan adalah data sekunder dan primer serta metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan dan data yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa pengaturan hukum dalam perjanjian pembangunan gedung oleh kontraktor dan pengelola Bakti Homestay berdasarkan surat perintah kerja Nomor 30.0502/SPK.PPK/BK/ORI/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang berisikan hak dan kewajiban para pihak untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi dan harga yang tercantum dalam surat perintah kerja (SPK) yang telah disepakati. Bentuk perjanjian dibuat dalam akta di bawah tangan dan ditandatangani oleh para pihak. Akta perjanjian yang memuat tentang perbuatan hukum dipergunakan sebagai alat pembuktian dan alat bukti satu-satunya jika terjadi wanprestasi atau perselisihan. Bahwa dalam proses pembangunan Bakti Homestay pada tanggal 20 Mei 2019 terjadi laporan masyarakat kepada Kelurahan Pasar Merah timur. Selanjutnya pihak Kelurahan Pasar Merah Timur menindak lanjuti dengan memanggil pihak terkait yaitu Kontraktor, Imam Pamuji sebagai perwakilan masyarakat dan pengelola Bakti Homestay. Maka dihasilkanlah solusi dan bentuk pertanggung jawaban kontraktor. Dengan dimuat didalam perjanjian dan diketahui semua pihak yang terkait. Bentuk pertanggung jawabannya adalah melakukan perbaikan jalan akibat aktifitas pembangunan Bakti Homestay dalam waktu 60 hari setelah pembangunan selesai. Jika perbaikan tidak dilakukan, akan menjadi tanggung jawab pengelola Bakti Homestay. Kelurahan tidak memberikan izin operasi penginapan tersebut sampai tanggung jawab selesai.

 


Keywords


Pertanggungjawaban, Kontraktor, Pembangunan.

Full Text:

PDF

References


Abduh, R., & Fajaruddin, F. (2021). Intellectual Property Rights Protection Function In Resolving Copyright Disputes. International Journal Reglement & Society (Ijrs), 2(3), 170-178.

Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 4(2).

Asliani, A. (2020, February). Legal Protection Against Rape Victims Based On Victimology.

In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, Pp. 891-900).

Asmadi, E. (2020). Legal Action Against Of Notary Supervisory Board Decision. Nomoi Law Review, 1(1), 10-18.

Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 465-475.

Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 465-475.

Faisal, F. (2021). Implementation Of Risk Management In Management Of Waqf Assets. International Journal Reglement & Society (Ijrs), 2(1), 67-74.

Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 285-306.

Fajaruddin, F. (2021, August). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Iora (Vol. 1, No. 1, Pp. 662-671).

Ginting, L., Kamello, T., Yamin, M., & Saidin, O. K. (2020). Building Without Accompanied By Land Right As Fiduciary Collateral Object. Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology, 17(4), 1729-1743.

Hakim, N., & Sumawaty, I. (2018). Implementasi Hukum Transendental Dalam Bentuk Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers Hukum Transendental.

Hanifah, I., & Andryan, A. (2021). The Rights To Review Policy Rules In The Perspective Of Rule Of Law. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(3), 321-330.

Lubis, M. S. Y. (2022). Buku Ajar Hukum Perdata Internasional (Vol. 1). Umsu Press.

Lubis, T. H. (2021, August). Kekeliruan Menarik Notaris Sebagai Pihak Tergugat Dalam Gugatan Pembatalan Perjanjian Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, Pp. 974-991).

Madhani, R. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 139-157.

Martinelli, I., Harahap, A., & Zainuddin, Z. (2019). Community Economic Development Prospect Based On Wakaf Funds. Budapest International Research And Critics Institute (Birci-Journal): Humanities And Social Sciences, 2(4), 409-423.

Moertiono, R. J. (2019). Iktikad Baik Dalam Kerja Sama Antara Asosiasi Bongkar Muat Dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, 4(2), 567-579.

Moertiono, R. J. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). Jurnal Ilmiah Metadata, 2(1), 1-21.

Moertiono, R. Juli.“Perjanjian Kerjasasama Dalam Bidang Pengkaryaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara Pt Sinat Jaya Pura Abadi Dan Pt Asianfast Marine Industries.”. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 18, 124-139.

Nina, I. (2021). Pembagian Waris Kalalah Dalam Al-Qur‟ An Dan Penafsirannya. Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen, 2(1).

Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. Jurnal Legislasi Indonesia, 9(2), 163-174.

Ramadhani, R. (2019). Dasar-Dasar Hukum Agraria. Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ramadhani, R. (2021). Legal Protection For Land Rights Holders Who Are Victims Of The Land Mafia. International Journal Reglement & Society (Ijrs), 2(2), 87-95.

Ramadhani, R. (2021, August). Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha Pt. Perkebunan Nusantara Ii Oleh Para Penggarap. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, Pp. 860-867).

Ramadhani, R. (2021, October). Legalisasi Aset Tanah Dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 2, No. 1).

Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Guarantee For The Land Registration Process During The Covid-19 Pandemic. Budapest International Research And Critics Institute-Journal, 4.

Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2021). Opportunities And Challenges For The Badan Pertanahan Nasional (Bpn) In Handling Land Cases In The New Normal Era. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 29(1), 1-15.

Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2021). The Function Of The Delimitation Contradictory Principle In The Settlement Of Land Plot Boundary Disputes. International Journal Reglement & Society (Ijrs), 2(3), 136-148.

Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 77-86.

Ryan, A. R. (2019). Harmonisasi Pemerintah Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(4), 419-432.

Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(1), 70-77.

Sihombing, E. N., & Utara, H. A. M. S. (2016). Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs). Dari Redaksi, 285.

Sihombing, E. N., Purnama, E., Ginting, B., & Nasution, F. A. (2020). The Existence Of Regional Regulation Dealing With Social Responsibility Based On The Establishment Of Regulation. Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology, 17(6), 1537-1544.

Wajdi, F., Kodiyat, B. A., & Lubis, T. H. (2021, May). An Analysis Of The Indonesian Government Policy On The Lockdown From The Perspective Of Human Rights. In 1st International Conference On Law And Human Rights 2020 (Iclhr 2020) (Pp. 418-425). Atlantis Press.

Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). Hukum Perizinan; Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek.

Zainuddin, Z. (2019). Eksekusi Terhadap Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan Pada Perkara Tata Usaha Negara. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 271-288.

Zainuddin, Z. (2021). Right To Own Land By The State In The Frame Of Constitutional Law. Randwick International Of Social Science Journal, 2(2), 46-57.

Zainuddin, Z., & Riza, F. (2021). Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 382-388.

Nasution, A., Sahari, A., & Eddy, T. (2023). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (CYBERBULLYING). Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 24(2), 215-230.

Eddy, T., & Medaline, O. (2023). Protection of Freedom of Expression as a Human Right in the Framework of a Democratic State. Migration Letters, 20(7), 277-287.

Eddy, T., Mansar, A., Purnomo, S., Hanifah, I., & Arifin, M. (2023). Reconstruction of Corporate Liability Law in the Provision of Construction Services. Journal of Law and Sustainable Development, 11(7), e932-e932.

Hamdi, Z., Eddy, T., & Zulyadi, R. (2023). Peran perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat PT. Bank Mestika Dharma TBK). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 4(1), 11-21.

Eddy, T., Agustina, A., & Purnomo, S. (2023, September). Influence of Sustainable Construction for The Environment and Social Community. In RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences (Vol. 3, No. 3, pp. 410-417).

Khadafi, M., Erwinsyahbana, T., & Eddy, T. (2023). Tinjauan Kriminologi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Diduga Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Dalam Proses Penyidikan. Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 24(2), 135-146.

Hamonangan, P., & Eddy, T. (2023). PERANAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN. JURNAL DOKTRIN REVIEW, 2(1), 90-100.

Sihotang, R. A., & Eddy, T. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDY KASUS DI CABANG KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DI PANCUR BATU). JURNAL DOKTRIN REVIEW, 2(1), 69-79.

PANJAITAN, P. J., EDDY, T., & SAHARI, A. (2023). KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid. Sus-Anak/2018/PN. LbP). JURNAL HUKUM DAS SOLLEN, 9(1), 630-641.

Asmadi, E., Mansar, A., & Eddy, T. (2023). Actualization of criminal liability for personal data protection in the use of financial technology: a comparative study of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 292-300.

Eddy, T., & Sahari, A. (2023). ANALISA YURIDIS PENERAPAN UNSUR PERBUATAN BERLANJUT (STUDI TERHADAP PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA RUDIYANTO BIN CARTA YANG DI DAKWA MELANGGAR PASAL 374 JO. PASAL 64 KUHP PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA). JURNAL HUKUM DAS SOLLEN, 9(1), 605-616.

Sucia, C. M., Ramlan, R., & Perdana, S. (2021). Transfer of Assets With Share of Foundations to A Limited Company in The Perspective of The Foundation Act and The Limited Company Law. Veteran Law Review, 4(1), 67-79.

Bulolo, M. S. F., & Ramlan, R. (2021). Legal Protection to Limited Company that Does not Do Adjustments to Business Licensing and Online Single Submission After the Issue of Government Regulation Number 24 of 2018. Randwick International of Social Science Journal, 2(2), 113-122.

Khairani, L., Ramlan, R., & Pulungan, D. R. Economic empowerment based on the strengthening of social capital in the implementation of village-owned enterprises Pemberdayaan ekonomi berbasis penguatan modal sosial dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ramlan, R., Khairani, L., & Sihombing, E. N. A. M. (2021). Establishment of Village-Owned Enterprises Legality Process in North Sumatera. Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social, (1), 33-45.

Kartika, D., Nadirah, I., & Ramlan, R. (2021). Registration Legality of Deed of Establishment of Limited Partnership from District Court to Ministry of Law and Human Rights. Randwick International of Social Science Journal, 2(1), 113-123.

Ramlan, R. (2021). Legal Strengthening of Credit Agreement Based on Information Technology in Financial Technology Companies in Supporting Industry 4.0. Randwick International of Social Science Journal, 2(1), 29-42.

Notaris, T. J. Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta Notary Responsibilities for The Making of Clients Containing False Elements in The Process of Making The Deed. Social Sciences (JEHSS), 2(3), 583-596.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Kampus Utama
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,Medan
Sumatera Utara-20238
E-mail: jurnalilmiahmahasiwahukum@gmail.com

Creative Commons License
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License


View My Stats