Meningkatkan Stabilitas Lembaga Sektor Keuangan Melalui Perpu No. 1 Tahun 2022 Pada Masa Pandemi Covid-19

Nada Syafira Alya

Abstract


 

Dasar hukum dari kegentingan yang memaksa dan kebutuhan mendesak adalah berdasarkan Pasal 22 ayat UUD 1945 disebutkan bahwa “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Sehingga dengan dasar tersebut, maka dibuatlah Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Atas diterbitkannya Perpu No. 1 Tahun 2020 tersebut, maka diperlukannya kajian yang lebih lanjut mengenai tujuan dari pencapaian cita-cita yang tertuang dalam Perpu No. 1 tahun 2020 guna meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19, bagaimana pengaruh PERPU No. 1 Tahun 2020 dalam meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19, serta agaimana upaya meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data hukum Islam dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19 dilakukan dengan mengambil kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Tindakan Pemerintah dalam meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan yakni dengan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pengaruh PERPU No. 1 Tahun 2020 yakni dengan tujuan agar dapat melakukan tindakan secara cepat untuk menyelamatkan keuangan negara akibat wabah Covid-19.


Keywords


: Stabilitas, Lembaga Sektor Keuangan, PERPU No. 1 Tahun 2020.

Full Text:

PDF

References


Anshari, M. R. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Kepala Cabang Pt. Bank Mandiri Syariah Yang Menyebabkan Kerugian.

Arifin, M. (2017). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak. Jurnal Notarius, 3(2), 61-75.

Arifin, M. (2020). [Peer Review] Islamic Arbitration in Indonesia. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen.

Arifin, M. (2021). The Influence Of Islamic Law And Economic Principles On Banking Industry In Indonesia. Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues, 24(7), 1-11.

Arifin, M., & Sh, M. (2016). Amicable As The Principal Mission In A Dispute Resolution Through Sharia Arbitration. The Turkish Online Journal Of Design Art And Communication, 2562-2570.

Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.

Asmadi, E. (2017). Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 57-84.

Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 465-475.

Chandranegara, I. S., & Sihombing, E. N. (2021). Emergency Law-Making In Indonesia: Between Political And Constitutional Process. Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues, 24(4), 1-7.

Faisal, F. (2020). Sharia Banking Rights And Obligations In Implementing Musyarakah Agreements Based On Indonesian Law. International Journal Reglement & Society (Ijrs), 1(1), 7-12.

Faisal, F. (2021). Konstruksi Lembaga Wakaf Sebagai Badan Hukum Mandiri Guna Mengoptimalkan Pengelolaan Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Adil Dan Makmur (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Faisal, F. (2021, February). Increase Msmes Capital In Covid 19 Pandemic Through Cash Waqf.

In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, Pp. 565-570).

Fajaruddin, F. (2021, August). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Iora (Vol. 1, No. 1, Pp. 662-671).

Febriandy, M. (2021). Sistem Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dari Pt. Adira Finance (Studi Putusan No. 141/Pid. B/2019/Pn. Pky).

Koto, I. (2021, June). Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, Pp. 461-470).

Lubis, M. S. Y. (2021, February). Application Of Financing Agreement On Sharia Banking In The Form Of Notary Deed. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, Pp. 486-495).

Mariati, M., & Nina, I. (2021). Analisis Kesiapan Perguruan Tinggi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Di Sumatera Utara. Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen, 2(1).

Martinelli, I., Harahap, A., & Zainuddin, Z. (2019). Community Economic Development Prospect Based On Wakaf Funds. Budapest International Research And Critics Institute (Birci-Journal): Humanities And Social Sciences, 2(4), 409-423.

Moertiono, R. J. (2019, October). Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama. In Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian (Vol. 2, No. 2, Pp. 1425-1451).

Moertiono, R. J., Lubis, M. Y., & Mustamam, M. (2021). Eksistensi Perbankan Syariah Sebagai Nadzir Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada Pt. Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk Pakam). Jurnal Ilmiah Metadata, 3(2), 525-540.

Moertiono, R. J., Syahbudi, M., & Siregar, S. (2021). Implementation Of Good Governance Business Sharia (Ggbs) In Islamic Banking In Indonesia. At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam, 7(2), 158-176.

Moertiono, R. Juli.“Perjanjian Kerjasasama Dalam Bidang Pengkaryaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara Pt Sinat Jaya Pura Abadi Dan Pt Asianfast Marine Industries.”. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 18, 124-139.

Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2020). Ilmu Negara. Penerbit Enammedia.

Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. Jurnal Legislasi Indonesia, 9(2), 163-174.

Ramadhani, R. (2008). Perbankan Syariah Menuju Era Tinggal Landas: Kajian Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Indonesia.

Sihombing, E. N. (2021). [Buku Ajar] _Hukum Kelembagaan Negara.

Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021, January). Bailout Policy In The Minerals And Coal Act Ecological Justice Perspective. In 2nd International Conference On Law And Human Rights 2021 (Iclhr 2021) (Pp. 366-372). Atlantis Press.

Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu Perundang-Undangan. Medan: Pustaka Prima.

Syahbudi, M., & Moertiono, R. J. (2021, February). Zakatech: The Readiness Of Islamic Economic Development In New Normal Era. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, Pp. 314-323).

Zainuddin, Z. (2020). The Responsibility Of State Administrative Officials In The Implementation Of The Decisions Of The State Administrative Court. International Journal Reglement & Society (Ijrs), 1(1), 25-30.

Zainuddin, Z. (2021, December). Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Melakukan Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah Terhadap Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Covid-19. In Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, Pp. 23-34).

Nasution, A., Sahari, A., & Eddy, T. (2023). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (CYBERBULLYING). Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 24(2), 215-230.

Eddy, T., & Medaline, O. (2023). Protection of Freedom of Expression as a Human Right in the Framework of a Democratic State. Migration Letters, 20(7), 277-287.

Eddy, T., Mansar, A., Purnomo, S., Hanifah, I., & Arifin, M. (2023). Reconstruction of Corporate Liability Law in the Provision of Construction Services. Journal of Law and Sustainable Development, 11(7), e932-e932.

Hamdi, Z., Eddy, T., & Zulyadi, R. (2023). Peran perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat PT. Bank Mestika Dharma TBK). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 4(1), 11-21.

Eddy, T., Agustina, A., & Purnomo, S. (2023, September). Influence of Sustainable Construction for The Environment and Social Community. In RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences (Vol. 3, No. 3, pp. 410-417).

Khadafi, M., Erwinsyahbana, T., & Eddy, T. (2023). Tinjauan Kriminologi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Diduga Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Dalam Proses Penyidikan. Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 24(2), 135-146.

Hamonangan, P., & Eddy, T. (2023). PERANAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN. JURNAL DOKTRIN REVIEW, 2(1), 90-100.

Sihotang, R. A., & Eddy, T. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDY KASUS DI CABANG KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DI PANCUR BATU). JURNAL DOKTRIN REVIEW, 2(1), 69-79.

PANJAITAN, P. J., EDDY, T., & SAHARI, A. (2023). KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid. Sus-Anak/2018/PN. LbP). JURNAL HUKUM DAS SOLLEN, 9(1), 630-641.

Asmadi, E., Mansar, A., & Eddy, T. (2023). Actualization of criminal liability for personal data protection in the use of financial technology: a comparative study of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 292-300.

Eddy, T., & Sahari, A. (2023). ANALISA YURIDIS PENERAPAN UNSUR PERBUATAN BERLANJUT (STUDI TERHADAP PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA RUDIYANTO BIN CARTA YANG DI DAKWA MELANGGAR PASAL 374 JO. PASAL 64 KUHP PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA). JURNAL HUKUM DAS SOLLEN, 9(1), 605-616.

Sucia, C. M., Ramlan, R., & Perdana, S. (2021). Transfer of Assets With Share of Foundations to A Limited Company in The Perspective of The Foundation Act and The Limited Company Law. Veteran Law Review, 4(1), 67-79.

Bulolo, M. S. F., & Ramlan, R. (2021). Legal Protection to Limited Company that Does not Do Adjustments to Business Licensing and Online Single Submission After the Issue of Government Regulation Number 24 of 2018. Randwick International of Social Science Journal, 2(2), 113-122.

Khairani, L., Ramlan, R., & Pulungan, D. R. Economic empowerment based on the strengthening of social capital in the implementation of village-owned enterprises Pemberdayaan ekonomi berbasis penguatan modal sosial dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ramlan, R., Khairani, L., & Sihombing, E. N. A. M. (2021). Establishment of Village-Owned Enterprises Legality Process in North Sumatera. Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social, (1), 33-45.

Kartika, D., Nadirah, I., & Ramlan, R. (2021). Registration Legality of Deed of Establishment of Limited Partnership from District Court to Ministry of Law and Human Rights. Randwick International of Social Science Journal, 2(1), 113-123.

Ramlan, R. (2021). Legal Strengthening of Credit Agreement Based on Information Technology in Financial Technology Companies in Supporting Industry 4.0. Randwick International of Social Science Journal, 2(1), 29-42.

Notaris, T. J. Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta Notary Responsibilities for The Making of Clients Containing False Elements in The Process of Making The Deed. Social Sciences (JEHSS), 2(3), 583-596.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Kampus Utama
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,Medan
Sumatera Utara-20238
E-mail: jurnalilmiahmahasiwahukum@gmail.com

Creative Commons License
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License


View My Stats