Pertanggung Jawaban Perdata Dalam Penundaan Pelaksanaan Perjanjian Rehabilitasi Gedung Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Cv.Bunda Karya)

Nurmakrifatullah N

Abstract


Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa menyebarnya penyakit di seluruh dunia, wabah virus covid-

19 sangat berpengaruh kepada sektor-sektor sakral yang mengganggu pertumbuhan negara, terutama disektor ekonomi. Akibat wabah ini, ekonomi Indonesia menjadi terpuruk bahkan kalangan atas juga kena dampak yang mengerikan sampai kepada kebangkrutan, begitu juga dengan kalangan bawah yang ada di Indonesia. Pada awalnya dilakukannya sebuah pekerjaan konstruksi maka pihak pengguna dan penyedia jasa melakukan kontrak kerjasama jasa konstruksi yang secara umum juga dipahami sebagai segala bentuk perjanjian pembuatan atau pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, gedung dan sebagainya) serta pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikannya. Kegiatan dalam kontruksi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pekerjaannya adalah seorang kontraktor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perjanjian antara Penyedia jasa dan Pengguna Jasa dan mengetahui bagaimana pembayaran upah dan bahan banguna akibat adanya pandemi covid-19 serta bagaimana bentuk tanggung jawab para pihak apabila salah satu pihak merasa dirugikan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum secara in action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan primer serta metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan data yang diperoleh langsung dari CV. Bunda Karya Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perjanjian antara CV. Bunda Karya dengan Pengguna Jasa Bapak Risky Putra Utama disebabkan adanya asas konsensualisme. Bentuk perjanjian ini dibuat di dalam bentuk akta dibawah tangan dan ditandatangani oleh para pihak. Dalam perjanjian ini terdapat sebuah kesepakatan harga terkait pembayaran upah dan bahan bangunan terhadap rehabilitasi gedung yang tertuang di dalam SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 201/SPK.PKS/DPH/V/2020 pembayaran upah dan bahan bangunan terpaksa ditunda karena adanya pandemi covid-19 ini sampai dengan waktu yang ditentukan. Bentuk tanggung jawab CV.Bunda Karya atas penundaan rehabilitasi gedung bangunan akibat pandemi covid-19 adalah berupa CV. Bunda Karya akan bertanggungjawab atas bangunan yang masi dibangun karena selama gedung tersebut masi dalam tahap pembangunan itu merupakan tanggung jawab bagi pihak kontraktor yaitu CV. Bunda Karya.


Keywords


Perjanjian, Tanggung jawab, Pandemi covid -19.

Full Text:

PDF

References


Abduh, R., & Hanifah, I. (2020). Certainty Of Jurisdiction Law In Civil Law System. Randwick International Of Social Science Journal, 1(2), 271-276.

Andryan, A., Lubis, M. S., Suhaidi, S., & Nasution, F. A. (2015). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/Ppu-X/2012). USU Law Journal, 3(2), 160-167.

Andryan, E. N., & Sihombing, P. M. K. R. I. (2018). Melalui Constitutional Complaint. Jurnal Hukum Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, 4(2).

Asmadi, E. (2020). Legal Action Against Of Notary Supervisory Board Decision. NOMOI Law Review, 1(1), 10-18.

Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 465-475.

Faisal, F. (2021, February). INCREASE Msmes CAPITAL IN COVID 19 PANDEMIC THROUGH

CASH WAQF. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, Pp. 565- 570).

Faisal, N. S. (2017). Kriminologi Suatu Pengantar. Medan CV Pustaka Prima.

Ginting, L., Kamello, T., Yamin, M., & Saidin, O. K. (2020). BUILDING WITHOUT ACCOMPANIED BY

LAND RIGHT AS FIDUCIARY COLLATERAL OBJECT. Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology, 17(4), 1729-1743.

Hadita, C., & Sihombing, E. N. (2021). Criminalization Of COVID-19 Vaccine Objector Associated With Siracusa Principles (Study On Provincial Regulation Of DKI Jakarta Number 2 Of 2020 On Corona Virus Disease Prevention 2019).

Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-„Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 3(2).

Hanifah, I., & Andryan, A. (2021). The Rights To Review Policy Rules In The Perspective Of Rule Of Law. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(3), 321-330.

Lubis, M. S. Y. (2022). Buku Ajar Hukum Perdata Internasional (Vol. 1). Umsu Press.

Lubis, M. T. S. (2021). REVIEW OF CRIMINAL LAW ON THE PROBLEM OF VIOLATION OF HEALTH PROTOCOL IN THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL HEAD ELECTIONS

(Perspective Of The Pilkada Law System And The Quarantine Law In Indonesia). International Proceeding Of Law And Economic, 95-103.

Lubis, T. H. (2021, December). Lahir Dan Mengikatnya Suatu Perjanjian. In Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, Pp. 54-61).

Lubis, T. H., & Ramadhani, R. (2021). The Legal Strength Of The Deed Of Power To Sell As The Basis For Transfer Of Land Rights. International Journal Reglement & Society (IJRS), 2(3), 149-160.

MOERTIONO, R. J. (2019, October). KETENTUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN IKTIKAD BAIK DALAM KERJA SAMA. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, Pp. 1425-1451).

Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. Jurnal Legislasi Indonesia, 9(2), 163-174.

Ramadhani, R. (2016). Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2(2).

Ramadhani, R. (2021). Legal Protection For Land Rights Holders Who Are Victims Of The Land Mafia. International Journal Reglement & Society (IJRS), 2(2), 87-95.

Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi, 2(1), 31-40.

Ramadhani, R. (2022). Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemic Covid-19. In Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (SANKSI) (Vol. 1).

Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Assurance Of The Land Registration Process In The Pandemic Time Of Covid-19. Budapest International Research And Critics Institute-Journa, 4, 349 Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Guarantee For The Land Registration Process During The

Covid-19 Pandemic. Budapest International Research And Critics Institute-Journal, 4.

Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2021). Opportunities And Challenges For The Badan Pertanahan Nasional (BPN) In Handling Land Cases In The New Normal Era. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 29(1), 1-15.

Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2021). Opportunities And Challenges For The Badan Pertanahan Nasional (BPN) In Handling Land Cases In The New Normal Era. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 29(1), 1-15.

Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2021). The Function Of The Delimitation Contradictory Principle In The Settlement Of Land Plot Boundary Disputes. International Journal Reglement & Society (IJRS), 2(3), 136-148.

Riza, F. (2021, June). Budaya Hukum Masyarakat Dalam Menghadapi Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19). In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, Pp. 445-453).

RIZA, F., & ABDUH, R. (2018). MENGEMBANGKAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN

SENGKETA KONSUMEN. Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen, 1(1).

Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu Perundang-Undangan. Medan: Pustaka Prima. Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. PARADIGMA HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA.

Sihombing, E. N., Andryan, A., & Astuti, M. (2021). Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia. Jatiswara, 36(1), 1-10.

Sihombing, E. N., Hadita, C., & Syaputra, M. Y. A. (2021). Legal Securities Against Privacy Data For Covid-19 Patients In Indonesia. Veteran Law Review, 4(1), 35-52.

Syahbudi, M., & Moertiono, R. J. (2021, February). Zakatech: The Readiness Of Islamic Economic Development In New Normal Era. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, Pp. 314-323).

Wajdi, F., & Ramadhani, R. (2022). Legal Problems Of Land Services Online. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(1), 19-29.

Wajdi, F., Kodiyat, B. A., & Lubis, T. H. (2021, May). An Analysis Of The Indonesian Government Policy On The Lockdown From The Perspective Of Human Rights. In 1st International Conference On Law And Human Rights 2020 (ICLHR 2020) (Pp. 418-425). Atlantis Press.

Yusrizal, M. (2021). State-Owned Enterprise Partnership Program As A Form Of Corporate Social Responsibility To Small And Medium Enterprises. Randwick International Of Social Science Journal, 2(4), 535-545.

Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). HUKUM PERIZINAN; Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek.

Zainuddin, Z. (2020). The Responsibility Of State Administrative Officials In The Implementation Of The Decisions Of The State Administrative Court. International Journal Reglement & Society (IJRS), 1(1), 25-30.

Nasution, A., Sahari, A., & Eddy, T. (2023). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (CYBERBULLYING). Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 24(2), 215-230.

Eddy, T., & Medaline, O. (2023). Protection of Freedom of Expression as a Human Right in the Framework of a Democratic State. Migration Letters, 20(7), 277-287.

Eddy, T., Mansar, A., Purnomo, S., Hanifah, I., & Arifin, M. (2023). Reconstruction of Corporate Liability Law in the Provision of Construction Services. Journal of Law and Sustainable Development, 11(7), e932-e932.

Hamdi, Z., Eddy, T., & Zulyadi, R. (2023). Peran perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat PT. Bank Mestika Dharma TBK). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 4(1), 11-21.

Eddy, T., Agustina, A., & Purnomo, S. (2023, September). Influence of Sustainable Construction for The Environment and Social Community. In RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences (Vol. 3, No. 3, pp. 410-417).

Khadafi, M., Erwinsyahbana, T., & Eddy, T. (2023). Tinjauan Kriminologi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Diduga Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Dalam Proses Penyidikan. Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 24(2), 135-146.

Hamonangan, P., & Eddy, T. (2023). PERANAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN. JURNAL DOKTRIN REVIEW, 2(1), 90-100.

Sihotang, R. A., & Eddy, T. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDY KASUS DI CABANG KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DI PANCUR BATU). JURNAL DOKTRIN REVIEW, 2(1), 69-79.

PANJAITAN, P. J., EDDY, T., & SAHARI, A. (2023). KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid. Sus-Anak/2018/PN. LbP). JURNAL HUKUM DAS SOLLEN, 9(1), 630-641.

Asmadi, E., Mansar, A., & Eddy, T. (2023). Actualization of criminal liability for personal data protection in the use of financial technology: a comparative study of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 292-300.

Eddy, T., & Sahari, A. (2023). ANALISA YURIDIS PENERAPAN UNSUR PERBUATAN BERLANJUT (STUDI TERHADAP PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA RUDIYANTO BIN CARTA YANG DI DAKWA MELANGGAR PASAL 374 JO. PASAL 64 KUHP PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA). JURNAL HUKUM DAS SOLLEN, 9(1), 605-616.

Sucia, C. M., Ramlan, R., & Perdana, S. (2021). Transfer of Assets With Share of Foundations to A Limited Company in The Perspective of The Foundation Act and The Limited Company Law. Veteran Law Review, 4(1), 67-79.

Bulolo, M. S. F., & Ramlan, R. (2021). Legal Protection to Limited Company that Does not Do Adjustments to Business Licensing and Online Single Submission After the Issue of Government Regulation Number 24 of 2018. Randwick International of Social Science Journal, 2(2), 113-122.

Khairani, L., Ramlan, R., & Pulungan, D. R. Economic empowerment based on the strengthening of social capital in the implementation of village-owned enterprises Pemberdayaan ekonomi berbasis penguatan modal sosial dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ramlan, R., Khairani, L., & Sihombing, E. N. A. M. (2021). Establishment of Village-Owned Enterprises Legality Process in North Sumatera. Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social, (1), 33-45.

Kartika, D., Nadirah, I., & Ramlan, R. (2021). Registration Legality of Deed of Establishment of Limited Partnership from District Court to Ministry of Law and Human Rights. Randwick International of Social Science Journal, 2(1), 113-123.

Ramlan, R. (2021). Legal Strengthening of Credit Agreement Based on Information Technology in Financial Technology Companies in Supporting Industry 4.0. Randwick International of Social Science Journal, 2(1), 29-42.

Notaris, T. J. Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta Notary Responsibilities for The Making of Clients Containing False Elements in The Process of Making The Deed. Social Sciences (JEHSS), 2(3), 583-596.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Kampus Utama
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,Medan
Sumatera Utara-20238
E-mail: jurnalilmiahmahasiwahukum@gmail.com

Creative Commons License
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License


View My Stats