Analisis Perbandingan Sistem Kewenangan  Lembaga Anti Korupsi  Antara  Indonesia Dengan Malaysia

Anang Suhendra

Analisis Perbandingan Sistem Kewenangan Lembaga Anti Korupsi Antara Indonesia Dengan Malaysia

Anang Suhendra

Abstract

Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang membantu Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia mengalami banyak perubahan karna kepentingan hukum, dan pada Tahun 2019 terjadi perubahan terhadap UU KPK dimana adanya Dewan Pengawas yang di duga akan mengurangi independensi KPK. Maka penelitian ini akan membahas mengenai apa itu peranan Dewan Pengawas KPK, fungsi dan tugasnya, penegakan hukum tindak pidana korupsi dari peraturan yang telah ada serta dikaitkan dengan penegakan hukum tindak pidana Indonesia dan melihat apakah dewan pengawas atau lembaga pengawasan lembaga anti korupsi yang ada di Negara tetangga khususnya Malaysia. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (library research). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bagaiamana pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, apa itu KPK dilihat dari Undang-Undang yang berlaku, melihat dewan pengawas sebagai badan baru di KPK serta apa urgensi terbentukny badan tersebut hingga melihat lembaga anti korupsi yang ada di Negara tetangga yaitu Malaysia yang ternyata mempunyai lembaga pengawas seperti di Malaysia ada divisi dan ada kode etik yang langsung di awasi langsung oleh perdana Menteri Malaysia, dan juga perlunya pengawsan agar tidak terjadi abouse of power

Keywords

Perbandingan, Kewenangan Lembaga Anti Korupsi, Indonesia dan Malaysia

Full Text:

PDF

References

Andryan, A., & Kodiya, B. A. (2020). Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7(2), 177-183.

Asliani, A., & Koto, I. (2022). Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 3(2), 242-247.

Astuti, M. (2019, March). Sociological Study On Involvement Of Women In Criminal Action Of Corruption. In Multi-Disciplinary International Conference University Of Asahan (No. 1).

Faisal, F. (2020). Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 193-207.

Febriandy, M. (2021). Sistem Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dari Pt. Adira Finance (Studi Putusan No. 141/Pid. B/2019/Pn. Pky).

Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 4(2).

Khairiah, N., Nurzannah, N., & Harisman, H. (2018). Model Pembelajaran Terpadu Dalam Penanaman Nilai-Nilai Good Governance Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pada Mahasiswa Di Kota Medan. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).

Koto, I. (2021). Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2(2), 156-162.

Koto, I. (2021). Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara). IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, 2(2), 156-162.

Lubis, T. H., Faisal, F., & Rahmi, A. (2023, April). Law of Obligation: State Losses Recovery to Prevent Corruption Based on Public Procurement Contract. In International Conference On Law, Economics, and Health (ICLEH 2022) (pp. 223-235). Atlantis Press.

Nurhilmiyah, N., Hanifah, I., & Asliani, A. (2020). Existence Of Criminal Fine In Criminal Act Of Corruption.

Nurhilmiyah, N., Hanifah, I., & Asliani, A. (2020, June). Existence Of Criminal Fine In Criminal Act Of Corruption. In Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 20-21 September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia.

Pradifta, D. S. Gugurnya Hak Menuntut Dan Hak Menjalankan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 81/Pid. Sus/Pn. Sby).

Purba, B., Purba, B., Simarmata, H. M. P., Nurhilmiyah, N., Purba, P. B., Sahri, S., ... & Syafrizal, S. (2022). Pengantar Pendidikan Anti Korupsi.

Rambey, G. (2016). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 137-161.

Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 137-161.

Riza, F. (2020). Hukum Pidana Teori Dasar.

Sigalingging, B. (2021). Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2(3), 387-398.

Sihombing, E. N. (2018). Hukum Kelembagaan Negara. Ruas Media.

Simarmata, H. M. P., Sahri, S., Subagio, S., Syafrizal, S., Purba, B., Purba, P. B., ... & Nurhilmiyah, N. (2020). Pengantar Pendidikan Anti Korupsi. Yayasan Kita Menulis.

Sitompul, M. N., & Sitompul, A. (2023). Application of money laundering in corruption cases in maintaining state stability. The International Journal of Politics and Sociology Research, 11(1), 46-54.

Riza, F., & Ramlan, R. (2023). Legal Guarantees For Fishermen's Work Risks. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 245-252.

Ramlan, S. H., & Saputra, A. (2023, November). Opportunities and Challenges for Developing a Tourism Village Based on Local Wisdom in The Era of Society 5.0. In Proceedings of the 5th Open Society Conference (OSC 2023) (Vol. 263, p. 89). Springer Nature.

Ramlan, R. (2024). [TURNITIN] ANALYSIS OF THE USE OF CRYPTO CURRENCY AS A FUTURES TRADING COMMODITY ACCORDING TO POSITIVE LAW IN INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.

Santoso, B., Arifin, M., & Ramlan, R. (2023, March). LEGAL PROTECTION OF COMPENSATION FOR VICTIMS OF INVESTMEN CRIME IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (pp. 1198-1187).

Hajar, S., & Ramlan, S. H. M. (2022). Monograf Desa Wisata Dalam Kajian Administrasi Publik. umsu press.

Nasution, K., Fauzi, A., & Ramlan, R. (2022). Perspektif Hukum Pembebanan Hak Tanggungan Atas Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Legal Perspective Encumbrance Right Mortgage on Certificate of Ownership Right Flat Units as Banking Credit Guarantee. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 5(2), 237-267.

Ramlan, R. (2022). Tanjungbalai City Government Responsibilities in Managing Coastal Fisheries. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(2), 166-171.

Ramlan, R. (2022). POLITIK HUKUM PENANAMAN MODAL ASING TERKAIT DENGAN KEDAULATAN EKONOMI NASIONAL. Jurnal Notarius, 1(1).

Hajar, S., & Ramlan, S. H. M. (2022). Monograf Desa Wisata Dalam Kajian Administrasi Publik. umsu press.

Ramlan, R. (2022). [BUKU] Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.

Yusrizal, M. (2024, June). PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PENDIRIAN DAN PERUBAHAN BADAN HUKUM KOPERASI. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 3, No. 1, pp. 348-359).

Yusrizal, M. (2024). Legal Protection of Citizenship of Children Born from Mixed Marriages. International Journal Reglement & Society (IJRS), 5(1), 102-109.

Yusrizal, M., Perdana, S., & Eddy, T. (2022). Authorities and Responsibilities of Notaries as Officials Cooperative Establishment Deed Maker. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 314-323.

Yusrizal, M. (2021). State-Owned Enterprise Partnership Program As A Form Of Corporate Social Responsibility To Small And Medium Enterprises. Randwick International Of Social Science Journal, 2(4), 535-545.

Ramlan, R., Hakim, N., Yusrizal, M., & Fajriawati, F. (2018). Optimalisasi Potensi Ekowisata Di Lahan Hutan Bakau Dikaitkan Dengan Upaya Pencegahan Bencana Pada Wilayah Pesisir Desa Lubuk Kertang. Borneo Law Review, 2(1), 1-15.

Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). HUKUM PERIZINAN; Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek.

Yusrizal, M. (2017). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 113-138.

Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). HUKUM PERIZINAN; Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek.

Yusrizal, M. (2024, June). PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PENDIRIAN DAN PERUBAHAN BADAN HUKUM KOPERASI. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 3, No. 1, pp. 348-359).

Yusrizal, M. (2024). Legal Protection of Citizenship of Children Born from Mixed Marriages. International Journal Reglement & Society (IJRS), 5(1), 102-109.

Yusrizal, M., Perdana, S., & Eddy, T. (2022). Authorities and Responsibilities of Notaries as Officials Cooperative Establishment Deed Maker. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 314-323.

Yusrizal, M. (2022). Muhammad Yusrizal PARTNERSHIP PROGRAM FOR STATE-OWNED ENTERPRISES AS A FORM OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES. Journal Of Law Mitzvah, 1(1), 71-89.

Ramlan, M. Y., & Erwinsyahbana, T. (2018). HUKUM PERIZINAN; Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek. INA-Rxiv. February, 4.