Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTr

Zulham Ahmad Sukur Lahagu

Abstract


Pada Era Globalisasi Atau Situasi Saat Ini Kita Tidak Terlepas Dari Kegiatan Mengakses/Mengunduh Data Di Internet Termaksud Di Dalamnya Kegiatan-Kegiatan Yang Memerlukan Akses Data Pribadi, Ini Rentan Di Salah Gunakan Oleh Orang-Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab. Menurut (ANALISIS PUTUSAN NOMER 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr). Bahwa Terdakwa Dede Supardi Merupaka Seorang Karyawan Desk Colletion Staff Di PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA Yang Mana Perusahan Tersebut Merupakan Perusahan Peminjaman Online Perusahan Tersebut Berkerja Sama Dengan PT VEGA DATA INDONESIA Selaku Penyedia Jasa Aplikasi Sekaligus Penyedia Call Center Untuk Melakukan Transaksi Peminjaman Online. Di Dalam Pekerjaanya Dede Supardi Di Tugaskan Untuk Melakukan Penagihan Terhadap Nasabah Dengan Cara Menelpon Dan Mengirim Pesan Melalui Whatsapp. Tak Jarang Pada Proses Penagihannya Dede Supardi Kerap Mengancam Nasabah Agar Segera Membayar Tagihannya. Penagihan Yang Dilakukan Dede Supardi Kepada Costumer Di Ketahui Oleh Pimpinan Perusahan.Pihak Perusahan Memperbolehkan Para Desk Colletion Staff Melakukan Penagihan Dengan Cara Apapun Asalkan Desk Colletion Staff Berhasil Melakukan Penagihan. Diketahui Juga Data Para Nasabah Di Peroleh Melalui PT VEGA DATA INDONESIA Melalui Aplikasinya. Jenis Dan Pendekatan Penelitian Yang Digunakan Adalah Normatif Dengan Sifat Penelitian Deskiptif, Yang Menggunakan Data Hukum Islam Dan Data Sekunder Yang Diperoleh Dengan Menganalisis Studi Putusan Yang Berkaitan Dengan Menggunakan Analisis Kualitatif. Berdasarkan Hasil Penelitian Berikut, Diketahui Bahwa Hukum Dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr Terkait Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi Dengan Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubaghan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa DEDE SUPARDI Terkena Hukuman Berupa Penjara Selama 1 Tahun 6 (Enam) Bulan Dikurangi Selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan Dan Denda Sebesar Rp.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) Apabila Denda Tidak Dibayarkan Maka Dapat Digantikan Dengan Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Bulan.


Keywords


Pertanggung Jawaban Pidana,Pemerasan,Data Pribadi.

Full Text:

PDF

References


Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 221-234.

Abduh, R., & Hanifah, I. (2020). Certainty Of Jurisdiction Law In Civil Law System. Randwick International Of Social Science Journal, 1(2), 271-276.

Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 465-475.

Astuti, M. (2018). Yurisdiksi Ekstrateritorial Sebagai Alat Untuk Memerangi Parawisata Seks Anak Astuti, M. (2019, March). Sociological Study On Involvement Of Women In Criminal Action Of

Corruption. In Multi-Disciplinary International Conference University Of Asahan (No. 1).

Faisal, F. (2016). Efektifitas Penerapan Multi-Criteria Decision Making (Mcdm) Dalam Pemilihan Perangkat Lunak Layanan Pengolah Pemungutan Suara Elektronik Dengan Menggunakan Expert Choice. Kilat, 5(2), 97-104.

Faisal, F. (2019). Increasing Corporate Competitive Advantages in Customer Loyalty Using Electronic Applications Laundry. Journal of Applied Sciences and Advanced Technology, 1(3), 75-80.

Fajriawati, F. (2018). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Pengangguran Di Sumatera Utara. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 18(2).

Fajriawati, F. (2018). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Pengangguran Di Sumatera Utara. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 18(2).

Fajriawati, F., Harisman, H., & Nurlubis, D. M. (2020, February). Analysis Of Sharia Purple Load System On Settlement Of Sharia In Islamic Law Perspective Indonesia. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, Pp. 699-703).

Fajriawati, F., Harisman, H., & Nurlubis, D. M. (2020, February). Analysis Of Sharia Purple Load System On Settlement Of Sharia In Islamic Law Perspective Indonesia. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, Pp. 699-703).

Ginting, L., Kamello, T., Yamin, M., & Saidin, O. K. (2020). Building Without Accompanied By Land Right As Fiduciary Collateral Object. Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology, 17(4), 1729-1743.

Ginting, L., Tan Kamello, M. Y., & Saidin, O. K. (2021, October). Formulation Of A Certification Agency For Buildings Without Land Rights Based On The Principle Of Horizontal Separation (Comparison To Japan). In Icoleg 2021: Proceedings Of The 2nd International Conference On Law, Economic, Governance, Icoleg 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia (P. 177). European Alliance For Innovation.

Hakim, N., & Sumawaty, I. (2018). Implementasi Hukum Transendental Dalam Bentuk Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers Hukum Transendental.

Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 4(2).

Harahap, A. (2018). Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 217-229.

Humanities And Social Sciences, 2(4), 409-423.

Lubis, T. H. (2021, August). Kekeliruan Menarik Notaris Sebagai Pihak Tergugat Dalam Gugatan Pembatalan Perjanjian Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, pp. 974-991).

Moertiono, R. J. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Barang- Barang Makanan, Minimunan Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Metadata, 2(2), 100-119. Nainggolan, I. (2021). Criminal Liability For Placement Actors Illegal Female Labor. Eduvest-Journal

Of Universal Studies, 1(12), 1-397.

Nainggolan, I. (2021, November). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 2, No. 1, Pp. 1060- 1067).

Nelmawarni, N., Musri, M., & Faisal, F. (2017). Iain Imam Bonjol 1966-2016 Tonggak Sejarah Kebangkitan Perguruan Tinggi Islam Di Sumatera Barat. Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian, 5(1), 1-9.

Nina, I. (2021). Pembagian Waris Kalalah Dalam Al-Qur? An Dan Penafsirannya. Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen, 2(1).

Rahmi, A., & Nina, I. (2017). Ibpk Di Kecamatan Medan Marelan Melalui Pelatihan Berbasis Ranting Aisyiyah Sebagai Metode Praktis Pemahaman Dan Penyadaran Nilai-Nilai Keadilan Dan Kebenaran Dalam Pembagian Warisan Islam. Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(01).

Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Assurance Of The Land Registration Process In The Pandemic Time Of Covid-19. Budapest International Research And Critics Institute-Journa, 4, 349. Nainggolan, I. (2021, December). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Aborsi. In Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, Pp. 35-44).

Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 137-161.

Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 77-86.

Rozi, M. (2014). Efektifitas Hakim Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(1), 70-77.

Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu Perundang-Undangan. Medan: Pustaka Prima.

Sihombing, E. N., Eddy, P., Budiman, G., & Faisal, A. N. (2020). The regional regulation concerning management of zakat viewed from the principles of formulation of legislation. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(6), 1098-1103.

Sitompul, R., Alesyanti, N. H., & Hakim, N. (2018). Marriage Mahar To Minimize The Low Rate Of Marriage In Aceh Pidie, Indonesia. Italian Sociological Review, 8(3), 487-499.

Syahbudi, M., & Moertiono, R. J. (2021, February). Zakatech: The Readiness Of Islamic Economic Development In New Normal Era. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, Pp. 314-323).

Wirdiyana, D., & Faisal, F. (2021). Tata Laksana Infeksi Intraabdomen Dengan Penyulit Syok Sepsis Dan Acute Kidney Injury. Alami Journal (Alauddin Islamic Medical) Journal, 5(2), 63-73.

Zainuddin, Z. (2020). The Responsibility Of State Administrative Officials In The Implementation Of The Decisions Of The State Administrative Court. International Journal Reglement & Society (Ijrs), 1(1), 25-30.

Zainuddin, Z., & Riza, F. (2021). Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 382-388.

Sonhaji, S. (2020). Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional. Administrative Law and Governance Journal, 3(2), 250-259.

Hanifah, I. I., & Koto, I. I. (2023). Legal policies for the protection of the community as the owner of traditional knowledge.

Hanifah, I. (2022). Intruksi Presiden Sebagai Hasil dari Upaya Mediasi Konflik di Konflik Poso. Jurnal SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman, 1(2), 68-76.

Hanifah, I. (2023). A Policy Labor's Age of Safety in The Perspective of Theory Legal Protection. Quality-Access to Success, 24(192).

Hanifah, I. (2022). Criminal Law Protection against Female Workers for Victims of Sexual Violence. Inspiring Law Journal, 1(1), 6-10.

Pasaribu, Y. M., Hanifah, I., & Bahmid, B. (2022). Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 9 Tahun 2013. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(1), 87-93.

Hanifah, I. (2022). Criminal Liability Against Corporations in Payment of Wages Under the Provisions of Legislation. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(2), 68-74.

Hanifah, I. (2022, February). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 99-108).

Hanifah, I., & Nurhilmiyah, N. (2022). Analisis Hukum Bentuk-Bentuk Radikalisme pada Pendidikan Anak Usia Dini. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(3), 1486-1492.

Koto, I., Hanifah, I., & Perdana, S. (2022). Legal Protection Of Communal Intellectual Property In Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 24(2), 298-309.

Nurwanto, A., & Hanifah, I. (2022). Tinjauan Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit‎ Kendaraan Bermotor (Study Komparatif KUH Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8‎ Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen)‎. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 3(3), 278-287.

Yusrizal, M. (2024, June). PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PENDIRIAN DAN PERUBAHAN BADAN HUKUM KOPERASI. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 3, No. 1, pp. 348-359).

Yusrizal, M. (2024). Legal Protection of Citizenship of Children Born from Mixed Marriages. International Journal Reglement & Society (IJRS), 5(1), 102-109.

Yusrizal, M., Perdana, S., & Eddy, T. (2022). Authorities and Responsibilities of Notaries as Officials Cooperative Establishment Deed Maker. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 314-323.

Yusrizal, M. (2022). Muhammad Yusrizal PARTNERSHIP PROGRAM FOR STATE-OWNED ENTERPRISES AS A FORM OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES. Journal Of Law Mitzvah, 1(1), 71-89.

Yusrizal, M. (2021). State-Owned Enterprise Partnership Program As A Form Of Corporate Social Responsibility To Small And Medium Enterprises. Randwick International Of Social Science Journal, 2(4), 535-545.

Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). HUKUM PERIZINAN; Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek.

Yusrizal, M. (2017). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 113-138.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Kampus Utama
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,Medan
Sumatera Utara-20238
E-mail: jurnalilmiahmahasiwahukum@gmail.com

Creative Commons License
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

View My Stats