Penegakan Hukum Pada Pungutan Liar Yang Dilakukan Pns Terhadap Penerimaan Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong praja (Studi Kasus Olda Sumatera Utara)

Adam Abdillah

Abstract


Kasus pungutan liar yang dilakukan pegawai negeri sipil terhadap penerimaan pegawai honorer satuan polisi pamong praja yang terjadi di kota Binjai adalah salah satu contoh pungutan liar yang masih sering terjadi di lingkungan instansi pemerintahan. Perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun. Pungutan liar yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 423 KUHP, karena seorang pegawai negeri sipil menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan diri sendiri akan dikenakan dengan pasal ini. Penulis yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris mendapatkan hasil penelitian bahwa pelaku pungutan liar yang dilakukan pegawai negeri sipil di kota Binjai dikenakan pasal 378 KUHP atau 372 KUHP. Adapun kendala dan upaya kepolisian atau tim saber pungli dalam menegakkan hukum terhadap pelaku-pelaku pungli menemui banyak kendala, salah satunya kurang nya kesadaran masyarakat terhadap perilaku aparatur instansi pemerintahan yang melakukan pungutan liar, masyarakat menggap hal itu sebagai perbuatan yang wajar dan kurang nya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan kurang patuhnya masyarakat dengan hukum. Harunya masyarakat melaporkan bila ada aparatur instansi pemerintahan yang melakukan pungutan liar.

Full Text:

XML

References


BUKU

Adami Chazawi, (2016), Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Agus Kasiyanto, (2018), Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia, Jakarta : Prenadamedia Group.

Elwi Danil, (2014), Korupsi:Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika.

Nursariani dan Faisal, 2017, Kriminologi Suatu Pengantar, Medan : CV. Anugerah Aditya Persada.

Pidi, 2007, Tindakan/Kebijakan yang dianggap Korupsi, Jakarta : Pusat Info Data Indonesia.

Rohim,SH,2017, Modus Operandi, Depok, Tim Alta Utama

Tri Karyanti,2019,Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia, Sleman : CV Budi Utama

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KITAB SUCI

Hadis Riwayat Abu Dawud dan al-Hakim.

WEBSITE

http://pabindonesia.co.id/mobile/detailberita/4645/polda-sumut-tahan-pns-pemkot-binjai-pelaku-pungli.html/diakses Senin,2 maret 2020,pukul 12:40 WIB

https://bincangsyariah.com/kalam/pandangan-islam-terhadap-pungutan-liar/,diaksesSenin,2 maret 2020, pukul 13:19WIB

https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/diakses Senin, 29 juni 2020, pukul 14:00

JURNAL

AGAMA, S. I. Y. B., & WARLIANA, H. TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN.

DARMAWAN, R. KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH.

Ginting, L. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 368-391.

KESUMA, T. V. I. AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA.

Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.

Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.

Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.

Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Adminsitrasi Negara Dan Hukum Bisnis. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 255-270.

Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).

Ramlan, R., & Hakim, N. (2018). RANCANGAN MATERI SOSIALISASI BERBASIS PERMENDIKNAS NO 17 TH 2010 BAGI PENCEGAHAN DINI PLAGIATOR SKRIPSI MAHASISWA (STUDI RESEARCH AND DEVELOPMENT PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UMSU). Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).

WIDYA, U. Kebijakan Negara Terhadap Dampak Dumping Sebagai Praktik Dagang Yang Tidak Sehat Bagi Negara Importir Menurut Ketentuan GATT/WTO.

Yusrizal, M. (2017). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 113-138.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]




Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Kampus Utama
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,Medan
Sumatera Utara-20238
E-mail: jurnalilmiahmahasiwahukum@gmail.com

Creative Commons License
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License


View My Stats