Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba (Studi di Polrestabes Medan)

Sunadia Elvira

Abstract


Tindak pidana pemerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat. Sedemikian buruk akibat yang ditimbulkan pelaku pemerasan sehingga membuat pelaku pemerasan diberikan hukuman yang berat.. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana faktorfaktor penyebab anggota Kepolisian melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba, bagaimana penegakan hukum terhadap Kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba, bagaimana upaya penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan melakukan penelitian lapangan di Polrestabes Medan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor penyebab anggota Kepolisian melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba adalah disebabkan beberapa faktor yaitu penyebab dari luar (eksternal) yaitu mencakup lingkungan,ekonomi, modernisasi, kontrol sosial, ketidaktahuan masyarakat dan kurang optimalnya proses penjatuhan sanksi pidana dan faktor penyebab dari dalam (internal) yaitu faktor kejiwaan dan keimanan dimana adanya ketidakseimbangan antara rasa emosional dan lemahnya imam sehingga membuat seseorang tidak dapat berfikir jernih. Faktor yang seringmenjadi penyebab pelaku pemerasan dan adalah ekonomi. Penegakan hukum terhadap Kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba adalah kasus pidananya di limpahkan ke pengadilan jika telah cukup bukti sedangkan secara internal akan dilakukan sidang kode etik profesi terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana pemerasan. Upaya penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba adalah dengan menjatuhkan sanksi yang berat terhadap oknum polisi yang melakukan pemerasan teradap pemakai narkoba. Kendala dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba adalah tidak hadirnya terduga pelanggar, lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri, tidak adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polsek Tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP serta kurangya kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi.


Keywords


Penegakan Hukum, Pemerasan , Pemakai Narkoba.

Full Text:

PDF

References


Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188..

Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32

Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174

Asliani, A. (2020, February). Legal Protection Against Rape Victims Based On Victimology. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 891-900).

Chandranegara, I. S., & Sihombing, E. N. (2021). Emergency law-making in Indonesia: Between political and constitutional process. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24(4), 1-7.

Dirkareshza, R., & Sihombing, E. N. (2021). Acceleration of Village Welfare through Bumdes: Disorientation of Implementation of Bumdes Regulations and Policies. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(4), 419-434.

Fahriza, M. (2021). Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral Dissertation, Umsu).

Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional. Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum, 1(1), 41-62.

Fajriawati, F., & Harisman, H. (2020). Application of the Gallery Walk Method to Increase Activities and Learning Achievement of Law Students in Pancasila Education Courses. International Journal Reglement & Society (IJRS), 1(2), 86-92.

Indrayani, T. R. A. Penegakan Hukum Terhadap Calo Calon Pegawai Negeri Sipil (Cpns) Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan.

Hanifah, I. (2020). [Loa] Legal Protection Against Pays Of Workers Returned During The Covid-19 Pandemic Period In Indonesia: Legal Protection Against Pays Of Workers Returned During The Covid-19 Pandemic Period In Indonesia.

Hanifah, I. (2020). (TURNITIN) Existence Of Criminal Fine In Criminal Act Of Corruption.

Hanifah, I. (2020). (Turnitin) Existence Of Criminal Fine In Criminal Act Of Corruption

Lubis, M. T. S. (2020). Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 6(1), 26-35. Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 92-112.

Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.

Lubis, E. R. S. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Tenaga Kerja Di Kota Medan.

Medan, R. K. B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Di Kepolisian.

Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(1).

Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(2).

Negara, Y. M. K., & Harahap, S. D. U. B. Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Mengeluarkan Skt Di Atas Tanah Hgu Ptpn Ii.

Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. Jurnal Legislasi Indonesia, 9(2), 163-174.

Prayoga, A. Prosedur Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara.

Ramlan, R., Sihombing, E. N., & Fajriawati, F. (2020). The Urgency of Regional Regulation Bill of Serdang Bedagai Regency on Trading Business. Randwick International of Social Science Journal, 1(3), 523-533

Reza, F. U. Proses Penyidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Praktik Pertambangan Pasir Batu Tanpa Izin.

Ritonga, K. R. (2021). Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua) (Doctoral dissertation, UMSU).

Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 77-86.

Riza, F., & Abduh, R. (2018). Mengembangkan Model Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen, 1(1).

Saragi, Y. M. Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan Dan Pencucian Uang Pada Kasus First Travel.

Sihombing, E. N. (2020). The Future Of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement In Aceh Province: The Future Of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement In Aceh Province.

Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum.

Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara.

Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu perundang-undangan. Medan: Pustaka Prima.

Sihombing, E. N., Eddy, P., Budiman, G., & Faisal, A. N. (2020). The regional regulation concerning management of zakat viewed from the principles of formulation of legislation. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(6), 1098-1103.

Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum. Penerbit EnamMedia.

Sihombing, E. N. (2019). Pengantar Hukum Konstitusi. Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021).

Sihombing, E. N. (2018). Disbursing Obesity of Local Regulation Through Program Harmonizing Local Regulation Formation. International Journal of Humanities and Social Science Research, 4(5).

Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(1), 70-77.

Sihombing, E. N., Hadita, C., & Syaputra, M. Y. A. (2021). Legal securities against privacy data for Covid-19 patients in Indonesia. Veteran Law Review, 4(1), 35-52.

Sihombing, E. N., & Iqbal, M. (2020). Registration Legality Of Deed Of Establishment Through System Administration Of Enterprise (The Analysis Of Ministry Of Law And Human Rights Regulation No. 17 Of 2018). Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology, 17(4), 525-540.

Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 4(1).

Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 328-350.

Soeripno, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara Di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.

Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 137-161

Wahyudi, D. Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982.

Perusahaan dalam Praktek.

Yusrizal, M. (2021). State-Owned Enterprise Partnership Program as a Form of Corporate Social Responsibility to Small and Medium Enterprises. Randwick International of Social Science Journal, 2(4), 535-545.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Kampus Utama
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,Medan
Sumatera Utara-20238
E-mail: jurnalilmiahmahasiwahukum@gmail.com

Creative Commons License
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License


View My Stats