Penataan Sistem Pemerintahan Presidensial Melalui Konfigurasi Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia
Abstract
Sistem pemerintahan adalah konsep yang mengkaji hubungan badan legislatif dengan badan eksekutif. Di Indonesia, sistem pemerintahan berjalan dengan berbagai dinamika dimana sistem pemerintahan silih berganti dari konfigurasi parlementer ke presidensial. Pada akhirnya dalam agenda Amandemen UUD 1945 Indonesia memilih untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial dengan senantiasa melakukan perbaikan atau purifikasi sistem. Namun pelaksanaan yang demikian kerap menimbulkan permasalahan di dalam praktik ketatanegaraan. Dimana instabilitas sistem presidensial yang di akibatkan penerapan sistem multipartai dan adanya norma presidential threshold, di harapkan dapat diperbaiki dengan pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan eksekutif (presiden) serentak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kaitan antara sistem presidensial dengan pemilu serentak, bagaimana pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia dan bagaimana implementasi pemilu serentak dapat memberikan dampak penataan sistem presidensial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan analisa kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa pemilihan umum serentak memiliki kaitan dalam penataan sistem presidensial, pemilihan umum eksekutif dilaksanakan dengan ketentuan fitur formula elektoral majority run off dengan dua kandidat presiden dan pelaksanaan pemilu legislatif dilaksanakan dengan ketentuan fitur formula elektoral proporsional terbuka, ambang batas parlemen sebesar 4% (empat persen), distric magnitude sebesar 3-10 kursi dan menunjukan adanya efek ekor jas (coattail effect). Dan pelaksanaan pemilihan umum presiden hanya menunjukan penguatan sistem dari segi kandidat yang bertarung saja, sedangkan pemilihan legislatif menunjukan penguatan dengan adanya efek ekor jas. Dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum serentak memiliki keterkaitan erat dalam penataan sistem presidensial di Indonesia. Meskipun demikian masih harus dilakukan penataan ulang dibeberapa aspek kepemiluan guna memperkuat sistem pemerintahan daerah yang juga memiliki korelasi terhadap sistem pemerintahan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abduh, R., & Hanifah, I. (2020). Certainty of Jurisdiction Law in Civil Law System. Randwick International of Social Science Journal, 1(2), 271-276.
Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
Andryan, E. P., & Suhaidi, F. A. N. (2021, October). Prerogative Right of the President in Granting Pardon (Comparative Analysis on a Number of Countries). In ICOLEG 2021: Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia (p. 17). European Alliance for Innovation.
Astuti, M. (2020). Protection of Disappeared and Dead as a Result of War According to International Humanitarian Law and Islamic Law. International Journal Reglement & Society (IJRS), 1(2), 53-61.
Astuti, M. (2022, March). PROVISION OF ASYLUM FOR REFUGEE VICTIMS OF CONFLICT WITH ARMED ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW AND ISLAMIC LAW. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 3, No. 1, pp. 716-723).
Chandranegara, I. S., & Sihombing, E. N. (2021). Emergency law-making in Indonesia: Between political and constitutional process. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24(4), 1-7.
Faisal, F. (2016). Efektifitas Penerapan Multi-Criteria Decision Making (Mcdm) Dalam Pemilihan Perangkat Lunak Layanan Pengolah Pemungutan Suara Elektronik Dengan Menggunakan Expert Choice. Kilat, 5(2), 97-104.
Faisal, F. (2019, March). STRATEGY PROMOTES GOOD BUREAUCRACY AVOID CONFLICT RESOLUTIONS. In Proceeding: International Conference on Islamic Studies (ICIS) IAIN Ponorogo (pp. 1-10).
Fajriawati, F., & Harisman, H. (2020). Application of the Gallery Walk Method to Increase Activities and Learning Achievement of Law Students in Pancasila Education Courses. International Journal Reglement & Society (IJRS), 1(2), 86-92.
Hakim, N., & Sumawaty, I. (2018). Implementasi Hukum Transendental Dalam Bentuk Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental.
Kodiyat, B. A. (2017). HAK KONSTITUSIONAL PARTAI POLITIK DALAM PENGUSULAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. Borneo Law Review, 1(2), 109-126.
Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partsipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
Kodiyat, B. A., & Andryan, A. (2021). Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(1), 101-112.
Kodiyat, B. A., & Andryan, A. (2021). Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(1), 101-112.
Koto, I. (2021). Cyber Crime According to the ITE Law. International Journal Reglement & Society (IJRS), 2(2), 103-110.
Koto, I., & Asmadi, E. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 4(2), 181-192.
Koto, I., & Lubis, T. H. (2021). Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai). Buletin Konstitusi, 2(1).
Koto, I., & Lubis, T. H. (2021). Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai). Buletin Konstitusi, 2(1).
Lubis, M. S. Y. (2006). Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian atas Benda Jaminan (Studi Pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Wilayah I Medan).
Lubis, M. S. Y. (2022). Buku Ajar Hukum Perdata Internasional (Vol. 1). umsu press.
Lubis, M. T. S. (2020). Analisis Hukum terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7(1), 69-77.
Moertiono, R. J. (2020, January). The Right Of Inquiryof The Representative Council. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 269-272).
Moertiyono, R. J. (2019). Reconstruction Policy Of Sanctions Against Destruction Of Evidence Illegal Fishing Based Small Fishing Welfare Values. Legal Reconstruction in Indonesia Based on Human Right.
Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2020). Ilmu Negara. Penerbit EnamMedia.
Ramadhani, R. (2020). Buku Ajar Hukum dan Etika Profesi Hukum.
Rozi, M. (2014). Efektifitas hakim mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Sihombing, E. N. (2009). Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi Lk Sps Universitas Sumatera Utara, 1.
Sihombing, E. N. (2018). Disbursing Obesity of Local Regulation Through Program Harmonizing Local Regulation Formation. International Journal of Humanities and Social Science Research, 4(5).
Sihombing, E. N. (2019). Pengantar Hukum Konstitusi.
Sihombing, E. N. (2019). Pengantar Hukum Konstitusi.
Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum. Penerbit EnamMedia.
Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara.
Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021). Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia. Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 5(1).
Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu perundang-undangan. Medan: Pustaka Prima.
Sihombing, E. N., & Utara, H. A. M. S. (2016). Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs). Dari Redaksi, 285
Syaputra, M. Y. A., & Sihombing, E. N. (2020). RELASI ASPEK SOSIAL DAN BUDAYA DENGAN POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI INDONESIA (Relationship of Social and Cultural Aspects with Politics of Law on Direct Regional Head Election in Indonesia). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(2), 205-220.
Wajdi, F., & Andryan, A. (2020). Sifat Putusan Impeachment MK Terhadap Status Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(3), 301-314.
Yusrizal, M. (2021). State-Owned Enterprise Partnership Program as a Form of Corporate Social Responsibility to Small and Medium Enterprises. Randwick International of Social Science Journal, 2(4), 535-545.
Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). HUKUM PERIZINAN; Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek.
Zainuddin, Z. (2020). The Responsibility of State Administrative Officials in the Implementation of the Decisions of the State Administrative Court. International Journal Reglement & Society (IJRS), 1(1), 25-30.
Zainuddin, Z., & Ramadhani, R. (2021). The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(2), 243-252.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Sumatera UtaraKampus Utama
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,Medan
Sumatera Utara-20238
E-mail: jurnalilmiahmahasiwahukum@gmail.com
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
View My Stats