Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga
Abstract
Penelitian Ini Membahas Salah Satu Kasus Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga. Meminjamkan Nama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pinjam PT atau meminjam bendera perusahaan yaitu perusahaan meminjam bendera perusahaan lain untuk suatu proyek atau tender dengan kon ketika terjadi peminjaman bendera perusahaan kepada pihak lain lalu muncul masalah hukum, perdata atau pidana, maka direksi akan turut terseret. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa direksi adalah pihak yang berwenang mengurus dan menjalankan perseroan dengan iktikad baik dan tanggung jawab. sekuensi imbalan dalam jumlah tertentu untuk perusahaan yang benderanya dipinjam. Penelitian ini merupakan penelitian secara normatif dengan menggunakan data primer dan data skunder. yang berupa bahan hukum dan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, kepustakaan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa, meminjam nama badan hukum perusahaan, saat ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai suatu peluang pasar yang perlu digarap sehingga bermunculan usaha-usaha yang menawarkan jasa pinjam nama perusahaan untuk keperluan suatu proyek baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, padahal meminjam kan nama perusahaan ini adalah tindakan ilegal, karena terkait penyedia barang dan jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan tekhnis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa (Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 19 ayat 1b) dan penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis (Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 3).
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 4(2).
Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
Asmadi, E. (2020). Legal Action Against Of Notary Supervisory Board Decision. Nomoi Law Review, 1(1), 10-18.
Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 465-475.
Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 465-475.
Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 465-475.
Chandranegara, I. S., & Sihombing, E. N. (2021). Emergency Law-Making In Indonesia: Between Political And Constitutional Process. Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues, 24(4), 1-7.
Faisal, F. (2019, March). Strategy Promotes Good Bureaucracy Avoid Conflict Resolutions. In Proceeding: International Conference On Islamic Studies (Icis) Iain Ponorogo (Pp. 1-10).
Faisal, F. (2021). Konstruksi Lembaga Wakaf Sebagai Badan Hukum Mandiri Guna Mengoptimalkan Pengelolaan Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Adil Dan Makmur (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
Fajaruddin, F., & Pinem, R. K. (2020). 'Aisyiyah's Legal Aid Model In Medan City. International Journal Reglement & Society (Ijrs), 1(2), 38-43.
Fajaruddin, F., & Pinem, R. K. B. (2021, February). The Commitment Of Pimpinan Daerah Aisyiyah Medan In Implementing Legal Assistance Founding. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, Pp. 890-898).
Febriandy, M. (2021). Sistem Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dari Pt. Adira Finance (Studi Putusan No. 141/Pid. B/2019/Pn. Pky).
Hakim, N. (2020). The Enforcement Of Human Rights Through Implementing Of The Sharia. Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr), 1(1), 01-09.
Hanifah, I., & Andryan, A. (2021). The Rights To Review Policy Rules In The Perspective Of Rule Of Law. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(3), 321-330.
Harahap, A. (2020). Use Of Instructional Evidence Tools By The Public Prosecutor In The Criminal Prosecution Process. International Journal Reglement & Society (Ijrs), 1(1), 1-6.
Harahap, A. (2020). Use Of Instructional Evidence Tools By The Public Prosecutor In The Criminal Prosecution Process. International Journal Reglement & Society (Ijrs), 1(1), 1-6.
Koto, I. (2021). Cyber Crime According To The Ite Law. International Journal Reglement & Society (Ijrs), 2(2), 103-110.
Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss), 4(2), 774-781.
Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.
Moertiono, R. J. (2020, January). The Right Of Inquiryof The Representative Council. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, Pp. 269-272).
Moertiono, R. J., Syahbudi, M., & Siregar, S. (2021). Implementation Of Good Governance Business Sharia (Ggbs) In Islamic Banking In Indonesia. At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam, 7(2), 158-176.
Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(2).
Nainggolan, I. (2021, November). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 2, No. 1, Pp. 1060-1067).
Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. Jurnal Legislasi Indonesia, 9(2), 163-174.
Ramadhani, R. (2018). Beda Nama Dan Jaminan Kepastian Hukum: Sertifikat Hak Atas Tanah.
Ramadhani, R. (2020). Buku Ajar Hukum Dan Etika Profesi Hukum.
Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Guarantee For The Land Registration Process During The Covid-19 Pandemic. Budapest International Research And Critics Institute-Journal, 4.
Riza, F., & Abduh, R. (2018). Mengembangkan Model Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen, 1(1).
Rozi, M. (2014). Efektifitas Hakim Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(1), 70-77.
Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum. Penerbit Enammedia.
Sihombing, E. N. (2021). [Buku Ajar] _Hukum Kelembagaan Negara.
Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021, January). Bailout Policy In The Minerals And Coal Act Ecological Justice Perspective. In 2nd International Conference On Law And Human Rights 2021 (Iclhr 2021) (Pp. 366-372). Atlantis Press.
Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu Perundang-Undangan. Medan: Pustaka Prima.
Sihombing, E. N., Widati, S., & Hadita, C. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7(2), 88-97.
Siregar, P. A. (2020). Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 1(1), 21-30.
Syuhada, T. (2019). Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 42-53.
Wajdi, F., & Andryan, A. (2020). Prerogative Of The President In About The State Of Emergency (Comparison Of Indonesia With The United States). International Journal Reglement & Society (Ijrs), 1(2), 138-150.
Wajdi, F., Kodiyat, B. A., & Lubis, T. H. (2021, May). An Analysis Of The Indonesian Government Policy On The Lockdown From The Perspective Of Human Rights. In 1st International Conference On Law And Human Rights 2020 (Iclhr 2020) (Pp. 418-425). Atlantis Press.
Yusrizal, M. (2021). State-Owned Enterprise Partnership Program As A Form Of Corporate Social Responsibility To Small And Medium Enterprises. Randwick International Of Social Science Journal, 2(4), 535-545.
Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). Hukum Perizinan; Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek.
Zainuddin, Z. (2020). The Responsibility Of State Administrative Officials In The Implementation Of The Decisions Of The State Administrative Court. International Journal Reglement & Society (Ijrs), 1(1), 25-30.
Zainuddin, Z., & Ramadhani, R. (2021). The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(2), 243-252.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Sumatera UtaraKampus Utama
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,Medan
Sumatera Utara-20238
E-mail: jurnalilmiahmahasiwahukum@gmail.com
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
View My Stats