Pendayagunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Telah Melebihi Jangka Waktu 1 Bulan Yang di Buat Oleh Notaris / PPAT di Kota Medan
Abstract
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah Surat atau Akta yang berisikan Pemberian Kuasa yang diberikan oleh Pemberi angunan / Pemilik tanah (Pemberi Kuasa) kepada Pihak Penerima Kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa guna melakukan pemberian Hak Tanggungan kepada atas tanah milik Pemberi Kuasa. SKMHT yang dibuat oleh Notaris / PPAT wajib mengikuti ketentuan yang ada dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Perkaban)Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dapat ditegaskan bahwa perkaban tersebut hanya berlaku untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus. Sementara itu pengertian dari Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya (Pasal 1 angka 1 UU 2/2014) lalu PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Pasal 1 angka 1 PP 24/2016).
Kata kunci: Surat kuasa membebankan hak tanggungan, notaris, ppat.
Full Text:
PDFReferences
Abintoro Prakoso. (2014). Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta: Laksbang Grafika
Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
Al Quran Surah Al Mujaddillah ayat 11
Anang Priyanto. (2014). Kriminologi. Yogyakarta: Penerbit Ombak
Azis Syamsuddin. (2015). Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika
Barda Nawawi Arief. (2014). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenadamedia Group
DALIMUNTHE, A. A. Tanggung Jawab Pemilik Foodcourt Terhadap Kualitas Produk Makanan (Studi Pada Eat & Eat Center Point Medan).
DR. Freddy Haris, S.H.,LL.M.ACCS. Lenny Helena S.H.,M.kn. (2017). Notaris Indonesia, Jakarta : PT Lintas Cetak Djaja.
Dr.Habib Adjie,S.H.,M.Hum. (2019) Pemahaman Terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) ,Bandung : CV. Mandar Maju.
Dr,Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si. M.K.n,dkk , (2018), Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta : Mitra Wacana Media.
Ende Hasbi Nassarudin. (2016). Kriminologi. Bandung: CV. Pustaka Setia
Eva Syahfitri Nasution. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia. dalam Jurnal Mercatoria Vol 8 No 1/Juni 2015
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pustaka Prima
Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan : Pustaka Prima.
Indah Sri Utami. (2017). Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Yogyakarta: Thafa Media
I.S.Susanto. (2014). Kriminologi. Yogyakarta: Genta Publishing
Ishaq. (2014). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada
Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
Kitab Undang undang Hukum Perdata, Pasal 1868.
Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partsipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.
Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.
Lubis, T. H. (2019). Pembatalan Perjanjian Perdamaian dan atau Serta Turunannya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
Lubis, M. T. S. (2020). Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 6(1), 26-35.
Lubis, M. T. S., & Abduh, R. (2018). Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 92-112.
Lubis, T. S. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 191-207.
Made Oka Cahyadi Wiguna. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Asas Publisitas Dalam Proses Pemberian Hak Tanggungan Jurnal Legislasi Indonesia Vol.14. No. 04 Desember 2017.
M.Ali Zaidan. (2016). Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika
Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
NASUTION, H. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di RA Islamiyah Tanjung Morawa.
Nursariani Simatupang dan Faisal. (2017). Kriminologi. Medan: Pustakaprima
Nurviyani. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidanapenyelundupan Pakaian Bekas Olehpenyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Di Kabupatenindragiri Hilir. dalam JOMFakultas Hukum Volume IIINomor 2,Oktober2016
Prof. Dr. Salim Hs, S.H., M.S., (2019) , Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ,Depok : Rajawali Pers
Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
Soufnir Chibro. (2017). Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika
Suharso dan Ana Retnoningsih. (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: Cv. Widya Karya
Suharto dan Jonaedi Efendi. (2016). Pandun Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana. Jakarta: Prestasi Pustakarya
Teguh Prasetyo. (2014). Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada
Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang hak tanggungan.
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 84.
Wiranta, T. Tebu dan Pembersih Kulit Tebu Berpenggerak Motor Bensin 5, 5 HP (Doctoral dissertation, UMSU).
Yesmil Anwar Adang. 2014. Kriminologi. Bandung: PT. Refika Aditama Zainuddin Ali. (2014). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]
Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Sumatera UtaraKampus Utama
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,Medan
Sumatera Utara-20238
E-mail: jurnalilmiahmahasiwahukum@gmail.com
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
View My Stats