Rerponsibilitas Perdata Jual Titip Produk Suku Cadang Sepeda Motor(Studi Kasus Pada Bengkel Ozy Service)

Abstract

Perjanjian kerjasama jual titip dalam perkembangannya banyak dilakukan oleh para pelaku usaha baik skala kecil, menengah bahkan perusahaan besar. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan konsumen terhadap peredaran obat non halal maka ada beberapa Tanggung jawab perdata pemiliki produk terhadap sistem jual titip apabila pemiliki produk melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti rugi. Perihal ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi adalah kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut yang bentuknya berupa biaya, rugi dan bunga. Perjanjian jual titip antara pemilik produk dan Bengkel Ozy Service dengan supplier menggunakan istilah perjanjian titip jual namun dalam prakteknya lebih dikenal dengan istilah kontrak kerjasama konsinyasi da sudah sesuai dengan ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai kecakapan, kesepakatan antara pihak, obyek barang berupa produk sparepart sepeda motor serta causa yang halal bahwa perjanjian yang dilakukan secara transparan dan tidak melanggar asas perjanjian maupun peraturan yang lain. Mengenai objek barang yang diperdagangkan sudah sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdata yaitu merupakan barang yang dapat diperdagangkan. Selain itu penentuan jenis barang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1333 KUHPerdata, bahwa jenis barang yang diperdagangkan harus ditentukan dalam hal ini produk sparepart sepeda motor.