Implementasi Kebijakan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2020 Dalam Penatalaksanaan Perpindahan PNS Antar Unit Kerja Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan
Abstract
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku perangkat daerah, yang salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kepegawaian kepada PNS. Dalam memberikan pelayanan kepegawaian, memiliki kewenangan dan tanggung jawab terkait pelayanan perpindahan PNS. Layanan kepegawaian haruslah tersosialisasi dengan sempurna, sehingga semua PNS tahu dan memahami segala hal terkait dengan layanan tersebut.Badan Kepegawaian Daerah kota Medan sebagai instansi pemerintah, tidak terlepas dari permasalahan peningkatan disiplin kerja para pegawainya untuk menghasilkan kinerja yang diharapkan Pemerintah Kota Medan. Peningkatan disiplin Kerja menjadi suatu tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas terlaksana secara efektif dan efisien. Adapun Visi dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan adalah Kota masa depan yang multikultural, berdaya asing, humanis, sejahtera dan religius , sementara Misi dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan adalah menumbuhkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2020 Dalam Penatalaksanaan Perpindahan PNS Antar Unit Kerja Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yang diperoleh dari wawancara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber. Berdasarkan analisis data yang di lakukan tujuan dari dibuatnya kebijakan ini adalah untuk menciptakan pelaksanaan perpindahan PNS antar unit kerja yang lebih efektif, efesien, dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat kepada institusi pemerintah yang sering di anggap buruk.
Kata Kunci : BKD, MUTASI, PNS, Penatalaksanaan.Full Text:
PDFReferences
Buku
Harsono, Hanifah 2002 ,Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta:Grafindo Jaya.
Setiawan Guntur 2004 Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan . Bandung : Remaja Rosdakarya Offse.
Usman Nurdin, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Bandung ;CV Sinar Baru.
Jurnal
ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG
ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG.
Anshori, A. (2016). Berita Pilkada Dalam Bingkai Media Cetak.
Daulay, M. R. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
Fauzi, R. (2021). Pengaruh pendelegasian wewenang terhadap Efektivitas kerja pegawai di kantor camat Sorkam barat kabupaten tapanuli tengah (Doctoral dissertation, UMSU).
Khairiah, N., Nurzannah, N., & Harisman, H. (2018). MODEL PEMBELAJARAN TERPADU DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI PADA MAHASISWA DI KOTA MEDAN. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
LAWAS, S. K. P., & HASIBUAN, M. D. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN.
NASUTION, F. A. Pengaruh Pengawasan Atasan Langsung Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Camat Di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.
Mavianti, M., & Rizky, R. N. (2019, October). Upaya Pemanfaatan Bonggol Pisang Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Pada Ibu-Ibu Di Dusun 2 Desa Tanjung Anom. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 138-143).
MEDAN, P. K. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DALAM RANGKA PELAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR.
Rizky, R. N., & Mavianti, M. (2019, October). Keripik Kelapa: Peluang Usaha Baru di Dusun 3 Tanjung Anom, Deli Serdang. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 311-318).
Rizky, R. N., & Moulita, M. (2017). PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA PADA ANAK. Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 1(2), 206-219.
Saleh, A. (2021). [PROSIDING] KONFERENSI NASIONAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TAHUN 2016: Indonesia Menuju SDGs. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
SIREGAR, A. K. Perencanaan Strategis Penetapan Batas Daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.
SIMEULUE, S. T. K., & PUTRA, R. N. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMK NEGERI.
Syahreza, M. F., & Tanjung, I. S. (2018). Motif dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIMED. Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(1), 61-84.
Tanjung, I. S., & Hajar, S. (2018). PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN MODEL TOTAL QUALITY SERVICE (TQS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN HAMPARAN PERAK. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2018). PENERAPAN PENDEKATAN PARTISIPATORIS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR UNTUK MEWUJUDKAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
Triadi, F. (2018). Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Syaroat Islam Di Badan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
Viska, A. (2019). Pengaruh Koordinasi Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)
ZUHRA, A. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGAWASAN IZIN USAHA PERIKANAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN.
Peraturan dan Undang-Undang
Undang Undang Dasar 1945.
Peraturan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan.
Peraturan Pemerintah kota Medan Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 17 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaiaan Pasal 1 bab 1.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]
Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Sumatera UtaraKampus Utama
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,Medan
Sumatera Utara-20238
E-mail: baad@umsu.ac.id
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
View My Stats View My Stats