Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan

Deri Syahputra

Abstract


Gugus tugas adalah percepatan penanganan Covid 19, sebuah Gugus tugas yang di bentuk oleh Pemerintah Kota Medan dan melaksanakan tugas untuk mengkoordinasi kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit corona virus baru ini di kota medan. Gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 yaitu melakukan sosialisasi atau informasi terhadap masyarakat seperti mengurangi/membatasi aktifitas di luar rumah bagi yang tidak berkepentingan, menggunakan masker jika berada keluar rumah atau di tempat tempat umum seperti di pasar tradisional pasar modern, bandara,tempat ibadah dan usaha-usaha. Setiap usaha atau segala tempat apapun harus menyediakan cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir dan tidak berkerumunan atau menjaga jarak lain dengan orang lain (physical distancing) minimal 2 meter. Dengan tujuan mencegah kontak langsung dari orang dan / atau barang dalam memutus mata rantai Covid 19. Dan peran masyarakat dalam menekan penyebaran Covid 19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan, jenis penelitian yang di gunakan adalah deskritif, metode kualitatif yaitu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang di selidiki menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Berdasarkan hasil penelitian, ini di ketahui bahwa Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan, sudah terimplementasi namun masih ada kendala seperti tindakan Gugus tugas pengenai tindakannya sudah berjalan benar tetapi belum efektif yaitu kurangnya sosialisasi dan edukasi, dalam penanganan Covid 19 Gugus tugas belum mampu menangangi kasus Covid 19, sehingga tahun ketahun hal ini dapat kita lihat masih seringnya terdengar berita Covid 19 Di Kota Medan, dan lemah ya kinerja Gugus tugas dalam penanganan Covid 19 yaitu kurangnya koordinasi dan komunikasi kepada pihak instansi / pihak yang berwenang dalam penanganan Covid 19 membuat Gugus tugas kesulitan dalam menangani kasus Covid 19 Di Kota Medan.

Kata Kunci : Implementasi, Pelaksanaan, Kewenangan Gugus Tugas


Full Text:

PDF

References


Buku

Anderson ,1997, Public Policy Making. New York rinheart wiston.

Metter, 1975 , Implementasi Kebijakan Publik, Salemba Humanika, Jakarta

Nurdin Usman. 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum Bandung, CV Sinar Baru.

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta CV.

Tachjan, 2008, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung: AIPI Bandung 71 Winarno, budi. 2005. kebijakan publik: teoridam proses edisi revisi. Yogyakarta: media presindo.

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset dan yayasan pembaruan Adminitrasi Publik Indonesia.

Jurnal

ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG

ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG.

Anshori, A. (2016). Berita Pilkada Dalam Bingkai Media Cetak.

Daulay, M. R. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).

Fauzi, R. (2021). Pengaruh pendelegasian wewenang terhadap Efektivitas kerja pegawai di kantor camat Sorkam barat kabupaten tapanuli tengah (Doctoral dissertation, UMSU).

Khairiah, N., Nurzannah, N., & Harisman, H. (2018). MODEL PEMBELAJARAN TERPADU DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI PADA MAHASISWA DI KOTA MEDAN. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).

LAWAS, S. K. P., & HASIBUAN, M. D. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN.

NASUTION, F. A. Pengaruh Pengawasan Atasan Langsung Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Camat Di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Mavianti, M., & Rizky, R. N. (2019, October). Upaya Pemanfaatan Bonggol Pisang Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Pada Ibu-Ibu Di Dusun 2 Desa Tanjung Anom. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 138-143).

MEDAN, P. K. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DALAM RANGKA PELAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR.

Rizky, R. N., & Mavianti, M. (2019, October). Keripik Kelapa: Peluang Usaha Baru di Dusun 3 Tanjung Anom, Deli Serdang. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 311-318).

Rizky, R. N., & Moulita, M. (2017). PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA PADA ANAK. Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 1(2), 206-219.

Saleh, A. (2021). [PROSIDING] KONFERENSI NASIONAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TAHUN 2016: Indonesia Menuju SDGs. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.

SIREGAR, A. K. Perencanaan Strategis Penetapan Batas Daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

SIMEULUE, S. T. K., & PUTRA, R. N. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMK NEGERI.

Syahreza, M. F., & Tanjung, I. S. (2018). Motif dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIMED. Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(1), 61-84.

Tanjung, I. S., & Hajar, S. (2018). PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN MODEL TOTAL QUALITY SERVICE (TQS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN HAMPARAN PERAK. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).

Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2018). PENERAPAN PENDEKATAN PARTISIPATORIS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR UNTUK MEWUJUDKAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).

Triadi, F. (2018). Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Syaroat Islam Di Badan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).

Viska, A. (2019). Pengaruh Koordinasi Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

ZUHRA, A. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGAWASAN IZIN USAHA PERIKANAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN.

Sumber lain

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 188.4 / 01. K / Xl / 2020 Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]




Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Kampus Utama
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,Medan
Sumatera Utara-20238
E-mail: baad@umsu.ac.id

Creative Commons License
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License


View My Stats View My Stats