Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Dalam Rangka Penetapan Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa Di Kota Binjai

Andriani Br Sitompul

Abstract


Rumah susun sederhana sewa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi. Narasumber pada penelitian ini sebanyak 6 orang, antara lain ketua bidang perumahan dan permukiman, kepala unit pelaksana teknis serta 4 orang masyarakat diantanya adalah penghuni rusunawa disetiap lantai rusunawa.Hasil penelitian menunjukan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai belum terlaksana dengan maksimal karena belum adanya penetapan tarif yang seharusnya dalam Peraturan Walikota untuk menunjang segala kebutuhan operasional dan perawatan rusunawa, akan tetapi pelaksanaan program serta kegiatan harian sudah terlaksana dengan baik seperti pendampingan, pengawasan dan perawatan sudah terlaksana. Sejauh ini pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sedang ingin secepatnya menerbitkan tarif rusunawa.

Kata Kunci : Rusunawa, Perumahan, Permukiman


Full Text:

PDF

References


Buku

Harsono Hanifah (2002) Implementasi Kebijakan dan Politik , Jakarta. Rineka Cipta

Nurdin dan Usman (2002) Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Bandung,CV. Sinar Baru

Setiawan Guntur (2004) Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset

Jurnal

ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG

ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG.

Anshori, A. (2016). Berita Pilkada Dalam Bingkai Media Cetak.

Daulay, M. R. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).

Fauzi, R. (2021). Pengaruh pendelegasian wewenang terhadap Efektivitas kerja pegawai di kantor camat Sorkam barat kabupaten tapanuli tengah (Doctoral dissertation, UMSU).

Khairiah, N., Nurzannah, N., & Harisman, H. (2018). MODEL PEMBELAJARAN TERPADU DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI PADA MAHASISWA DI KOTA MEDAN. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).

LAWAS, S. K. P., & HASIBUAN, M. D. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN.

NASUTION, F. A. Pengaruh Pengawasan Atasan Langsung Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Camat Di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Mavianti, M., & Rizky, R. N. (2019, October). Upaya Pemanfaatan Bonggol Pisang Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Pada Ibu-Ibu Di Dusun 2 Desa Tanjung Anom. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 138-143).

MEDAN, P. K. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DALAM RANGKA PELAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR.

Rizky, R. N., & Mavianti, M. (2019, October). Keripik Kelapa: Peluang Usaha Baru di Dusun 3 Tanjung Anom, Deli Serdang. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 311-318).

Rizky, R. N., & Moulita, M. (2017). PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA PADA ANAK. Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 1(2), 206-219.

Saleh, A. (2021). [PROSIDING] KONFERENSI NASIONAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TAHUN 2016: Indonesia Menuju SDGs. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.

SIREGAR, A. K. Perencanaan Strategis Penetapan Batas Daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

SIMEULUE, S. T. K., & PUTRA, R. N. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMK NEGERI.

Syahreza, M. F., & Tanjung, I. S. (2018). Motif dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIMED. Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(1), 61-84.

Tanjung, I. S., & Hajar, S. (2018). PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN MODEL TOTAL QUALITY SERVICE (TQS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN HAMPARAN PERAK. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).

Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2018). PENERAPAN PENDEKATAN PARTISIPATORIS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR UNTUK MEWUJUDKAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).

Triadi, F. (2018). Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Syaroat Islam Di Badan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).

Viska, A. (2019). Pengaruh Koordinasi Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

ZUHRA, A. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGAWASAN IZIN USAHA PERIKANAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang Dibiayai Oleh APBN dan APBD

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumah Susun Sederhana Sewa


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]




Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Kampus Utama
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,Medan
Sumatera Utara-20238
E-mail: baad@umsu.ac.id

Creative Commons License
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License


View My Stats View My Stats