Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis Salak Sidempuan
Abstract
Berkaitan idengan ikekayaan ialam iIndonesia, iSalak iSidimpuan imerupakan ikomoditas iunggulan asal Tapanuli iSelatan. iSalak iSidimpuan imemiliki ipotensi iuntuk imendapatkan iperlindungan ihukum melalui pendaftaran ikarena imemiliki ikekhasan iyang iberbeda idengan ijenis isalak ilain. iMaka iperlu tinjauan ilebih lanjut imengenai ipentingnya iupaya iperlindungan ihukum iindikasi igeografis iterhadap salak isidimpuan sebagai ikekayaan ialam iTapanuli iSelatan, idan itinjauan ilebih ilanjut imengenai upaya ipemerintah idaerah dalam imelindungi isalaksidimpuan isebagai ikomoditas iunggulan iyang berpotensi iindikasi igeografis. Tujuan dalam imelaksanakan ipenelitian iini iadalah iUntuk imengetahui faktor-faktor iyang imempengaruhi ihasil pertanian isalak isidempuan isebagai ihukum iindikasi geografis. iUntuk imengetahui iprosedur ipendaftaran hukum iindikasi igeografis iterhadap ihasil pertanian isalak isidempuan idi iKota iPadang iSidempuan. Kabupaten iTapanuli iSelatan. iUntuk mengetahui ihambatan idan iupaya iterhadap ipendaftaran ihukum indikasi geografis iterhadap ihasil pertanian isalak isidempuan idi iKota iPadang iSidempuan iKabupaten iTapanuli Selatan. Jenis-jenis produk ipertanian iyang iberpotensi iuntuk ididaftarkan isebagai iindikasi igeografis idi Kabupaten Tapanuli iSelatan imenurut iUndang-undang iNo. i20 iTahun i2016 itentang iMerek idan iIndikasi Geografis ididasarkan iterhadap ikriteria iadanya isumber idaya ialam, isumber idaya imanusia iatau kombinasi keduanya iyang imemberikan ireputasi, ikualitas idan ikarakteristik itertentu ipada iproduk barang iyang dihasilkan. iBarang iyang idihasilkan iharus imempunyai iciri idan ikualitas itertentu iyang tidak isama idengan barang iyang isama iyang idihasilkan ididaerah ilain. iPeran iPemerintah iDaerah dalam imendaftarkan iproduk pertanian iyang iberpotensi isebagai iindikasi igeografis idi iKabupaten Tapanuli iSelatan imasih ibelum iterfokus dan ikurang iserius. iHal iini iterlihat idari iadanya ikewajiban Pemerintah iDaerah isebagaimana idiatur idalam ketentuan iPasal i70 iUndang-undang iNo i20 iTahun 2016 itentang iMerek idan iIndikasi iGeografis iPemerintah Daerah iKabupaten iTapanuli iSelatan hanya imelakukan isosialisasi idan ipemahaman iatas ipelindungan Indikasi iGeografis iserta pemetaan idan iinventarisasi ipotensi iproduk iIndikasi iGeografis isaja iitupun ibelum maksimal ikarena pemerintah idalam ihal iini iDinas iPertanian iKabupaten iTapanuli iSelatan. iHambatan iyang dihadapi dalam ipendaftaran iproduk ipertanian iyang iberpotensi isebagai iindikasi igeografis idi iKabupaten Tapanuli iSelatan iadalah: iDari ipihak ipemerintah idaerah, ipihak imasyarakat, iDari iperaturan perundang-undangan.
Full Text:
PDFReferences
Adami Chazawi. 2017. Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada. 2018. Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
Agama, S. I. Y. B., & Warliana, H. Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Oleh Pasangan.
Amran Suadi. 2019. Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika. Jakarta: Prenadamedia Group.
Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen Yang Ingkar Janji. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 103-118.
Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
Aziz Syamsuddin. 2018. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
Azaria Yasmine. Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal. Dalam Jurist-Diction, Volume 2, Nomor 5, September 2019.
Budiman, A. S. Kepastian Hukum Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan Yang Dibuat Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.
Deddy Ismatullah Dan Beni Ahmad Saebani. 2018. Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
Dewi Asri Puanandini. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia. Dalam Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020.
Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (Dna) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral Dissertation, Umsu).
Dr.Amiruddin, Sh.,M.Hum Dan Prof.Dr.H.Zainal Asikin, S.H.,S.U, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed-Revisi, Cet. Ke-9, Jakarta: Rajawali Pers, 2016,
Erwin Asmadi, Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 285-306.
Fikriyanto. Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungannya Dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Oleh Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 12, Agustus 2020.
Gracia Tambajong, Dkk. Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Jurnal Lex Administratum, Volume Ix, Nomor 2, Maret 2021.
Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
Hanifah, I. (2020). [Haki] Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Salah Satu Pilar Kebangsaan Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Berkemajuan. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
Hanifah, I. (2020). [Loa] Legal Protection Against Pays Of Workers Returned During The Covid-19 Pandemic Period In Indonesia: Legal Protection Against Pays Of Workers Returned During The Covid-19 Pandemic Period In Indonesia. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
Hanifah, I. (2020). [Buku] Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 3(2).
Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(1).
Hakim, N. (2020). The Enforcement Of Human Rights Through Implementing Of The Sharia. Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr), 1(1), 01-09.
Harahap, M. R. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan Turut Serta Melakukan Aborsi Menurut Putusan Nomor 242/Pid. Sus/2015/Pn. Kpg.
Ida Hanifah, Dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Cv. Pustaka Prima.
Ismu Gunadi Dan Junaedi Efendi. 2011. Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Pt. Prestasi Pustakaraya.
James Juliantor Irawan. 2014. Surat Berharga (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Praktis). Jakarta: Kencana.
Nainggolan, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan Ma. Ri No. 2037/Pid. Sus/2015). Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(1).
Mahrus Ali. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Moh.Nizar, Dkk. Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia. Dalam Jurnal Sosiologi, Volume 20, Nomor 2.
Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia, Jakarta Timur: Prenada Media Group,
Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.
Ramadhan, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Prespektif Kuhp Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
Ramadhan, T. F. A. Akibat Hukum Terhadap Tindakan Mutasi Sepihak Dalam Perjanjian Kerja.
Ramlan, R., & Hakim, N. (2018). Rancangan Materi Sosialisasi Berbasis Permendiknas No 17 Th 2010 Bagi Pencegahan Dini Plagiator Skripsi Mahasiswa (Studi Research And Development Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu). Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen, 1(1).
Ria Wulandari. Studi Atas Pasal 63 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Ppmi). Dalam Tanjungpura Law Journal, Volume 3, Issue 2, July 2019.
Ruslan Renggong . 2016. Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar Kuhp. Jakarta: Kencana.
Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi Dan Disertasi. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
Satria Purna Regar. Tindak Pidana Oleh Korporasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia. Dalam Jurnal Lex Crimen, Volume X, Nomor 4, April 2021.
Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 1-9.
Soeroso. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Soerjono Soekanto. 2014. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
Sudarsono. 2012. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo. 2017. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
Tanjung, M. A. A. (2021). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-
Wahyudi, M. A. Proses Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian (Studi Di Kontras Sumut).
Yusrizal, M. (2017). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 113-138.
Zainab Ompu Jainah. 2018. Kapita Selekta Hukum Pidana. Tangerang: Tira Smart
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]
Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Sumatera UtaraKampus Utama
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,Medan
Sumatera Utara-20238
E-mail: jurnalilmiahmahasiwahukum@gmail.com
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
View My Stats